RAPBD Kota Ternate Tahun 2025 Capai Rp 1 Triliun

Halmaheranesia – DPRD Kota Ternate menggelar rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2025 serta penyampaian nota keuangan yang disampaikan oleh Pjs wali kota, Rabu, 20 November 2024.

Rapat paripurna ke-9 masa persidangan ke-1 tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD serta wakil ketua II DPRD Kota Ternate, dan dihadiri oleh 27 anggota DPRD, Pjs wali kota, sekretaris daerah, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, para camat, serta lurah.

Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A.IM, dalam sambutannya menyampaikan penyusunan RAPBD harus menyesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

Menurut Rusdi, dalam penyusunan RAPBD harus tercermin dengan jelas sumber-sumber pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dengan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD yang telah disepakati bersama antarpemerintah dan DPRD.

“Untuk itu, kami berharap kepada pemerintah agar penyusunan RAPBD Kota Ternate, Tahun Anggaran (TA) 2025 nanti lebih memprioritaskan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan layanan sosial masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebagai unsur pimpinan, pihaknya berharap pada pimpinan dan anggota dewan agar menelaah, mempelajari, serta memboboti RAPBD tersebut.

Sementara itu, Pjs Wali Kota Ternate, Tahmid Wahab, mengatakan APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian serta roda pemerintahan.

Sehingga itu, kata Tahmid, penyampaian Ranperda APBD beserta lampirannya ke DPRD disertai dengan nota keuangan.

“Nota keuangan merupakan dokumen pendukung yang disampaikan sebagai rangkaian dari proses pembahasan RAPBD. Untuk target anggaran dalam rancangan APBD 2025 dengan gambaran secara umum sebesar Rp 1. 078. 004. 910. 130,” tuturnya.

Menurutnya, pemerintah tetap mengakomodir sejumlah program prioritas yang urgensi, terutama yang bersentuhan langsung dengan layanan publik.

“Saya berharap komitmen bersama untuk menjaga konsistensi, sehingga tujuan, sasaran, arah kebijakan, berjalan sesuai perencanaan,” pungkas Tahmid.

___

Reporter: Andri R. Mansur