RAPBD Kota Ternate 2027 Rp1,06 Triliun, PAD Ditargetkan Rp167,8 Miliar

Halmaheranesia – Pemerintah Kota (Pemkot) menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kota Ternate.

Penyampaian tersebut berlangsung dalam agenda Rapat Paripurna ke-7 masa Persidangan ke-1, pada Senin, 9 November 2026.

Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, dalam pidatonya menyampaikan berdasarkan penyesuaian dan arah kebijakan tersebut, Pendapatan Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1.064.857.085.651.

“Pendapatan tersebut menjadi sumber pembiayaan utama bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan daerah,” ujar Tauhid.

Adapun rincian komposisi Pendapatan Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2027, di antaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp167.819.000.000. PAD disebut akan terus diperkuat melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.

Upaya ini dilakukan melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, penguatan basis data, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, serta pengembangan potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara optimal.

Tauhid menyebutkan, penguatan PAD tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal dan kemandirian daerah.

Sehingga itu, kata dia,  Pemkot Ternate memiliki ruang fiskal yang lebih memadai dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sementara itu, lanjutnya, Pendapatan Transfer berada di angka Rp888.756.365.151. Pendapatan Transfer masih menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah.

“Oleh karena itu, pengelolaannya perlu dilakukan secara cermat, akuntabel, dan sesuai dengan kebijakan serta ketentuan pemerintah pusat maupun mekanisme transfer antar daerah, dengan tetap memperhatikan kepastian dan kemampuan fiskal daerah,” katanya.

Kemudian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp8.281.720.500. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan komponen pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Selain itu, ini menjadi bagian dari dukungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah,” paparnya.

“Selanjutnya, Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1.061.857.085.651,” sambungnya.

Ia menambahkan, alokasi tersebut disusun dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pemenuhan pelayanan dasar, serta kesinambungan program prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD dan dijabarkan melalui KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027.

Menurut Tauhid, kebijakan belanja diarahkan pada penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap alokasi dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Ada pun Belanja Operasi sebesar Rp962.342.110.670. Belanja Operasi diarahkan untuk menjamin keberlangsungan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Belanja Modal sebesar Rp79.514.974.981. Belanja Modal diarahkan pada penyediaan dan peningkatan aset daerah yang memberikan manfaat jangka panjang.

Belanja ini disebut untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan sesuai skala prioritas, dengan memperhatikan pemerataan pembangunan, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar, serta berdasarkan urgensi dan manfaatnya.

Ia menambahkan, Belanja Tidak Terduga dirancang sebesar Rp20.000.000.000. Belanja ini dialokasikan untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak dan keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Selain pendapatan dan belanja, kata Tauhid, struktur APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2027 juga mencakup kebijakan pembiayaan daerah yang disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan arah pengelolaan keuangan daerah.

Tauhid menjelaskan, pada Tahun Anggaran 2027, Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp0, yang berarti Pemkot Ternate tidak mengalokasikan penerimaan pembiayaan dalam struktur APBD.

“Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp3.000.000.000, yang dialokasikan untuk penyertaan modal
Pemerintah Kota Ternate pada PT BPRS Kota Ternate,” ungkapnya.

Penyertaan modal ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam memperkuat kapasitas permodalan BPRS, sekaligus mendukung perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha,nkhususnya UMKM, guna mendorong aktivitas ekonomi dan pengembangan sektor usaha produktif di Kota Ternate.

Ia menyatakan, dengan memperhatikan keseluruhan struktur pendapatan dan belanja tersebut, APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2027 direncanakan mengalami surplus sebesar Rp3.000.000.000.

“Surplus tersebut selanjutnya dialokasikan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah, sehingga struktur APBD tetap terjaga dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah yang tertib, terukur, dan bertanggung jawab,” pungkasnya.