Suara Nakes Maluku Utara: 11 Bulan Belum Terima Insentif Daerah

Halmaheranesia – Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, seperti Labkesda, RSU, dan RSJ Sofifi, mengeluhkan insentif daerah yang belum dibayarkan selama 11 bulan.

Padahal, insentif daerah dari tahun ke tahun selalu diterima para tenaga kesehatan sebagai bentuk perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap pengabdian mereka dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Salah satu tenaga kesehatan yang bekerja di salah satu rumah sakit UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi mengaku kecewa dan sedih atas keterlambatan tersebut.

“Baru kali ini daerah menunggak hak insentif kami, dan sudah 11 bulan lamanya. Ini yang terlama sepanjang sejarah anggaran,” ungkap nakes tersebut yang enggan namanya dipublikasi.

Ia juga menyampaikan bahwa dokter spesialis, dokter umum, psikolog klinis, dan apoteker yang bekerja di rumah sakit UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara turut mengalami keterlambatan pembayaran insentif.

Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan pembayaran insentif tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota yang selama ini terbayarkan dan berjalan lancar tanpa keterlambatan.

Ia menilai, kondisi ini tidak sesuai dengan komitmen fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) UPTD Provinsi yang telah merekrut dan mempekerjakan dokter spesialis, dokter umum, psikolog, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya dengan besaran insentif yang dijanjikan dan dianggarkan.

Ia menjelaskan, tenaga kesehatan yang bekerja di daerah pada dasarnya mendapatkan tiga komponen hak penghasilan, yakni gaji pokok dan tunjangan melekat bagi ASN/PNS/PPPK atau upah minimum dari pemberi kerja/BLUD, jasa pelayanan, serta insentif daerah yang diatur melalui peraturan kepala daerah.

Selain itu, terdapat pula insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil. Ia menyebutkan, pemenuhan insentif tersebut kini turut terbantu melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2025.

Namun, menurutnya, selama 2026 pemenuhan hak tenaga kesehatan di lingkungan UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara baru sebatas gaji pokok dan jasa pelayanan. Sementara insentif daerah belum diterima.

“Kami sangat menyesal dan harus angkat suara karena ini sudah terlalu lama. Ibu Gubernur harus tahu kondisi ini. Teman-teman media silakan tanya kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Direktur RSJ dan RSU Sofifi, serta Kepala Labkesda tentang kebenaran belum terbayarkannya insentif daerah pada kami,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, saat audiensi dengan Dinas Kesehatan, pihaknya mendapat penjelasan bahwa pengajuan anggaran insentif telah diupayakan.

“Saat audiensi, Dinas Kesehatan mengaku sudah berusaha memperjuangkan pengajuan anggaran insentif, namun terkendala di Inspektorat. Lalu di sana mereka bilang terhalang oleh surat rekomendasi Gubernur. Kami bingung salahnya di mana? Kenapa selalu dihalang-halangi, padahal kami garda terdepan daerah ini, garda yang tak pilih kasih merawat, melayani, dan mengobati masyarakatnya dengan hati dan nurani,” katanya.

Ia berharap, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dapat mendengar keluhan para tenaga kesehatan dan segera merespons persoalan tersebut.

“Insentif daerah adalah harapan besar kami. Kami harap Ibu Gubernur Sherly Tjoanda dapat mendengar permohonan ini dan merespons kendala ini dengan cepat,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, halmaheranesia masih berupaya mengonfirmasi Kepala Dinas Kesehatan Maluku Utara, dr. Julys Giscard Kroons, terkait persoalan tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan yang diberikan.

Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada anggota Komisi I DPRD Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, untuk meminta tanggapan dan penjelasan terkait persoalan tunggakan insentif tenaga kesehatan tersebut. Namun, yang bersangkutan belum memberikan respons.