Gubernur Sherly Bentuk Satgas Pengawas Program Prioritas Malut

Halmaheranesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan membentuk Satuan Tugas Pengawasan Program Prioritas (Satgas PPP) guna memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 selaras dengan sembilan program unggulan gubernur.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengatakan Satgas PPP akan bertugas mengawasi langsung pelaksanaan program, melaporkan progres kepada gubernur, serta memastikan penggunaan anggaran sesuai standar akuntansi pemerintah.

Ia menjelaskan, pada bulan April ini, Pemprov fokus melakukan penyesuaian program bersama 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Penyesuaian ini bertujuan agar seluruh kebijakan dan alokasi anggaran dapat terintegrasi.

“Dalam waktu dekat, akan diterbitkan Peraturan Gubernur terkait pergeseran anggaran pada 10 OPD prioritas sebagai dasar percepatan pelaksanaan program,” jelas Sherly, Senin, 14 April 2025.

Ia mengaku, proses seleksi dan pembentukan Satgas dijadwalkan pada Mei 2025 setelah seluruh proses pergeseran anggaran selesai dilakukan.

“Satgas ini tidak akan mengambil alih fungsi OPD, melainkan menjadi pengawas independen yang memastikan seluruh program prioritas berjalan sesuai rencana,” katanya.

Ia merincikan tugas utama Satgas meliputi: mengawal pelaksanaan program unggulan sesuai jadwal dan rencana kerja. Melaporkan secara berkala progres program kepada gubernur. Memastikan penerima manfaat program tepat sasaran dan memastikan penggunaan anggaran dan pelaporan sesuai standar akuntansi pemerintah.

Menurut dia, pengawasan Satgas akan difokuskan pada sejumlah program prioritas, yakni pendidikan gratis untuk SMA, SMK, dan SLB, beasiswa bagi mahasiswa, layanan kesehatan gratis dan peningkatan infrastruktur kesehatan, peningkatan infrastruktur pertanian (jalan tani, irigasi, dan pembukaan lahan baru).

“Ada juga program dapur sehat dan rumah tidak layak huni (RTLH), perbaikan jalan berlubang dan pengaspalan jembatan, pengadaan alat tangkap nelayan, pabrik es, cold storage, dan SPBN, pengadaan bibit hortikultura dan padi, pendampingan petani, rehabilitasi sarana-prasarana SMA/SMK, serta peningkatan infrastruktur destinasi wisata,” pungkasnya.