
Halmaheranesia – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan produk hukum daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Royal Resto, Kelurahan Santiong, Sabtu, 21 November 2026.
Kegiatan yang mengangkat tema “Harmonisasi Perda Partisipatif dan Instrumen APBD yang Responsif” itu dirangkaikan dalam dua sesi. Sesi pertama membahas pengelolaan sampah di Kota Ternate, sedangkan sesi kedua membahas alokasi anggaran.
Agenda FGD tersebut melibatkan mahasiswa, akademisi, perwakilan kelurahan dan kecamatan, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta tokoh masyarakat. Kegiatan dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Ternate, Amin Subuh.
Dalam sambutannya, Amin Subuh menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan menyatukan pemahaman terkait efektivitas, implementasi, dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Ternate, terutama mengenai pengelolaan sampah.
“Jika sampah tidak dikelola dengan baik dan teratur, justru menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat,” ujar Amin.
Amin menilai tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Ternate menjadi pemicu meningkatnya produksi sampah. Karena itu, perlu ada upaya untuk memperkuat kebijakan agar persoalan sampah benar-benar dapat diatasi.
“Kami berharap hasil dari FGD ini bisa menjadi rekomendasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam rangka memperbaiki pelayanan persampahan serta penyesuaian dan harmonisasi regulasi,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Ternate, Nurlela Syarif, mengatakan bahwa dari banyaknya regulasi yang ada, masih terdapat sejumlah Perda yang implementasinya dinilai belum maksimal.
Pihaknya mengapresiasi seluruh masukan dari masyarakat yang terlibat dalam FGD tersebut. Menurutnya, setiap masukan merupakan bentuk perhatian terhadap arah kebijakan ke depan.
“Kami sadari bahwa kesepakatan dalam diskusi, dalam setiap rencana pembangunan, pelibatan masyarakat tidak hanya di atas kertas, tapi keterlibatan mereka harus benar-benar aktif terealisasi dalam program dan kegiatan,” kata Nurlela.
“Di sisa waktu yang mepet ini, sebelum pengesahan RAPBD 2027 pada 31 November mendatang, dari masukan yang disampaikan hari ini, kita akan lihat seperti apa pelibatan masyarakat dalam konteks pengelolaan sampah,” sambungnya.
Karena itu, kata Nurlela, revisi Perda yang nantinya masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 harus memiliki korelasi dengan program dan kegiatan yang mengakomodasi perilaku masyarakat.
“Salah satu poin pentingnya adalah kami akan revisi Perda sampah, karena implementasinya harus benar-benar melibatkan masyarakat. Kalau di Perda lama kan banyak memberi kewenangan ke Peraturan Wali Kota (Perwali). Perwali ini juga banyak yang belum mendelegasikan apa yang jadi kewenangan Perda,” ungkapnya.
Selanjutnya, terkait alokasi anggaran yang telah banyak mendapat perhatian, termasuk dari kalangan akademisi, Nurlela menyebut hal tersebut sekaligus membuka ruang pembahasan mengenai pemberlakuan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
Selain itu, pembahasan juga mencakup bagaimana alokasi anggaran dalam APBD harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, selama ini pola penganggaran memang tetap memperhatikan kebutuhan warga.
“Namun, titik beratnya tidak hanya di belanja yang sifatnya normatif, tapi yang terpenting adalah hajat hidup atau kebutuhan masyarakat Kota Ternate yang harus diprioritaskan,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah dan DPRD Ternate semestinya menyiapkan berbagai skema dan langkah optimalisasi untuk mengantisipasi isu atau wacana tergerusnya perekonomian di Kota Ternate.
“Ada wacana Ternate ke depannya dari aspek pertumbuhan ekonomi bisa jadi akan tergerus. Potensi besarnya nanti ada di Halmahera, makanya langkah atau strategi apa yang harus kita lakukan dalam perencanaan pembangunan,” pungkasnya.