DPRD Ternate Usulkan Skema Retribusi Parkir bagi PNS: Gaji Dipotong

Halmaheranesia – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate mengusulkan skema baru untuk mengatasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi parkir.

Salah satu usulan yang mengemuka adalah menerapkan pemotongan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kendaraan bermotor sebagai bentuk pembayaran retribusi parkir secara otomatis setiap bulan.

Anggota Banggar DPRD Ternate, Junaidi A. Baharuddin, mengatakan usulan ini muncul karena pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum setiap tahun tidak pernah mencapai target.

Ia mencontohkan, dari target pendapatan sekitar Rp5 miliar, realisasi hanya menyentuh Rp1 miliar, sehingga terdapat selisih besar yang dianggap sebagai kebocoran pendapatan.

“Ini untuk meminimalisir bahkan menghilangkan kebocoran PAD. Dengan pemotongan gaji, PNS yang memiliki kendaraan tidak lagi membayar manual. Saat gaji diterima, retribusinya sudah terpotong otomatis,” ujar Junaidi kepada awak media, Selasa, 18 November 2025.

“Kemudian setiap kendaraan PNS diberikan stiker sebagai penanda mereka sudah membayar retribusi parkir, jadi mereka bebas parkir dimana saja, tanpa harus membayar lagi,” sambungnya.

Selain skema potong gaji, Banggar juga mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, membuka opsi kerja sama dengan Sistem Manunggal Satu Atap (Samsat). Kerja sama ini dinilai lebih efektif karena Samsat memiliki data lengkap jumlah kendaraan roda dua dan roda empat di Kota Ternate.

Dari data tersebut, pemerintah dapat menetapkan nilai retribusi secara menyeluruh dan menerima pendapatan bersih tanpa bergantung pada penagihan lapangan.

“Kami sudah berdiskusi dengan ahli, mereka juga mengusulkan agar Pemkot membuka kerja sama dengan Samsat. Jumlah kendaraan sudah jelas, datanya ada. Tinggal dihitung nilai retribusi per tahun, pemerintah langsung terima bersih,” jelasnya.

Junaidi menegaskan, seluruh opsi tersebut akan dibahas pada pertemuan terakhir antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam penyusunan postur anggaran tahun depan. Pembahasan difokuskan pada optimalisasi PAD dan upaya menutup kebocoran di sektor-sektor pendapatan strategis.

“Semua opsi ini masuk dalam pembahasan final TAPD dan Banggar. Kita ingin pendapatan daerah benar-benar menggambarkan potensi riil, bukan sekadar realisasi yang jauh dari target,” tambahnya.

“Kami berharap inovasi ini bisa ditindaklanjuti, agar kontribusi sektor parkir terhadap PAD Kota Ternate meningkat signifikan,” pungkasnya.

_______

Reporter: Andri R. Mansur