Gagasan Jalan Trans Kieraha di Maluku Utara

Halmaheranesia – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menegaskan komitmennya merealisasikan pembangunan jalan Trans Kieraha sebagai salah satu program prioritas untuk mempercepat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sofifi dan wilayah sekitarnya.

Penegasan tersebut disampaikan Sherly dalam pidatonya pada sidang paripurna pembicaraan tingkat II R-APBD Induk 2026 di Sofifi, Jumat, 7 November 2025 lalu.

Ia menjelaskan, proyek jalan yang telah melalui kajian bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu akan membuka akses strategis dari Sofifi menuju Bandara milik PT WBN di Kobe, Halmahera Timur.

“Ruas jalan sepanjang 29 kilometer ini membutuhkan anggaran sekitar Rp 90 miliar untuk lapisan sirtu. Anggaran itu kita ambil dari pos belanja infrastruktur sebesar 10 persen dalam APBD,” tegas Sherly.

Menurut Sherly, pembangunan Trans Kieraha merupakan solusi atas minimnya konektivitas langsung menuju ibu kota provinsi yang sudah 26 tahun berdiri.

“Dengan akses darat baru, perjalanan dari Sofifi ke Bandara Kobe yang sebelumnya tiga jam lebih, kini bisa ditempuh hanya sekitar satu jam,” jelasnya.

Ia merinci jalur baru jalan Trans Kieraha tersebut yakni Sofifi ke Ekor 27 km dan Ekor ke Kobe 36 km. Sehingga total sekitar 60 km lebih, dan menjadi akses terpadu darat dan udara yang selama ini belum dimiliki Sofifi.

Sherly optimistis hadirnya akses darat langsung akan menarik lebih banyak investor ke Sofifi.

“Selama delapan bulan saya memimpin, banyak investor ingin datang, tapi terkendala akses. Mereka tidak nyaman harus melalui Ternate dan menyeberang laut,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan Bandara Kobe yang sedang dibangun PT WBN, ditambah jalur Trans Kieraha, Sofifi dinilai siap menjadi pusat kegiatan besar di Indonesia Timur.

“Ketika konektivitas terbuka, investasi akan datang. Hotel akan dibangun, dan sektor unggulan seperti kelapa, rempah, serta perikanan akan berkembang,” tambahnya.

Sherly juga menilai keberadaan Trans Kieraha untuk jalan Ekor–Kobe dapat menghidupkan kembali lumbung pangan Halmahera Timur, yang nantinya mampu memasok kebutuhan pangan untuk kawasan industri PT IWIP yang memiliki sekitar 9.000 karyawan.

“Petani Halmahera Timur bisa memasok produksi ke Halmahera Tengah. Ini bagian dari program ketahanan pangan daerah,” jelasnya.

Gubernur menyampaikan bahwa proyek Trans Kieraha telah memiliki studi kelayakan (FS) dan dokumen Amdal, bahkan Pemprov telah mengalokasikan Rp 20 miliar pada APBD Perubahan 2025 untuk pembukaan badan jalan awal.

Dokumen proyek juga sudah diserahkan kepada TAPD dan Banggar DPRD Malut untuk dikaji lebih lanjut.

Sherly menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang kritik demi optimalisasi penggunaan APBD.

“Tujuan kami satu, memastikan setiap program benar-benar mencerminkan amanah masyarakat. Anggaran ini harus memberi akses, ruang, dan peluang agar petani dan nelayan hidup lebih sejahtera, berkualitas, dan bermartabat,” tutupnya.