Respons Positif Pempus Usai Dilobi Gubernur Malut, Infrastruktur Sumber Air Jadi Prioritas

Halmaheranesia – Upaya Gubernur Maluku Utara, Sherly Tioanda, melobi pemerintah pusat (pempus) mulai membuahkan hasil. Dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Dwi Purwantoro, pemerintah pusat memastikan sejumlah agenda pembangunan infrastruktur sumber daya air di Maluku Utara masuk perencanaan Tahun Anggaran 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Sherly menyampaikan tiga aspirasi utama pembangunan, yakni pembangunan talud di Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, penyediaan air baku di Rioribati, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, serta pengendalian banjir di Amasing Kali, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan.

“Pembangunan ini sangat penting untuk mengurangi risiko banjir dan menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat, termasuk untuk mendukung rencana pembangunan Sekolah Rakyat,” kata Sherly, Kamis, 4 Desember 2025.

Direktur Jenderal SDA Dwi Purwantoro menyatakan aspirasi tersebut akan segera dikaji dan ditindaklanjuti. Menurut dia, seluruh usulan yang disampaikan gubernur akan dikoordinasikan dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara serta dilaporkan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.

“Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada Sekretaris Jenderal dan segera kami koordinasikan dengan BWS Maluku Utara untuk dikaji lebih lanjut,” ujar Dwi.

Selain rencana 2026, Ditjen SDA juga telah menyiapkan sejumlah program pembangunan di Maluku Utara pada 2025. Program tersebut meliputi pembangunan pengendali sedimen di Kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan Ternate Kepulauan sebanyak dua unit, pembangunan drainase primer lanjutan Kota Baru Sofifi sepanjang 0,5 kilometer, serta pembangunan breakwater Pantai Tomiku di Kabupaten Halmahera Barat sepanjang 0,3 kilometer.

Adapun pada 2026, Ditjen SDA merencanakan pembangunan pengendali sedimen Sungai Kastela, pembangunan tanggul dan perbaikan Sungai Asimiro sepanjang satu kilometer, serta pembangunan pengendali sedimen di Kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan Ternate Pulau sebanyak dua unit.

Dwi menambahkan, bahwa hingga saat ini Ditjen SDA juga telah melaksanakan sejumlah pekerjaan strategis di Maluku Utara, di antaranya pembangunan sabo dam, drainase, pengendali sedimen, dan breakwater yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap, langkah tersebut dapat segera meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi sekaligus memperkuat layanan air bersih bagi masyarakat.