
Halmaheranesia — Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, melakukan audiensi dengan Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Maluku Utara beserta jajaran di Kantor BPBPK Maluku Utara, Ternate, Senin, 16 November 2026.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah kebutuhan dan prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pulau Morotai.
Dalam audiensi itu, Bupati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Umar Ali dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ramlan Drakel.
Sekda Muhammad Umar Ali menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Bupati menyampaikan sejumlah usulan program prioritas pembangunan infrastruktur yang akan diperjuangkan melalui program pemerintah pusat pada Tahun Anggaran 2027.
“Program yang diusulkan meliputi perbaikan intake dan jaringan pipa PDAM guna mengatasi persoalan ketersediaan air bersih. Selain itu, pembangunan talud pemecah ombak di sejumlah desa, yakni Desa Bido, Tawakali, Gorua, Tabailenge, Hapo, Mira, Rahmat, Doku Mira, Joubela, Kolorai, dan Galo-Galo,” ungkapnya.
Selain itu, sambung Umar, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai juga mengusulkan normalisasi daerah aliran sungai (DAS) di Desa Sopi serta pembangunan talud penahan tanah di Desa Pangeo sebagai upaya mengantisipasi ancaman abrasi dan kerusakan lingkungan.
“Untuk Tahun Anggaran 2026, sejumlah program pembangunan infrastruktur masih dalam tahap pelaksanaan. Di antaranya pembangunan 17 titik sumur bor untuk mendukung kebutuhan air bagi lahan pertanian,” tambahnya.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah kegiatan pembangunan dan normalisasi jaringan irigasi di beberapa wilayah, yakni irigasi Desa Cucumare, Sangowo, dan Wewemo dengan anggaran Rp1,6 miliar, pembangunan irigasi Sangowo senilai Rp31,7 miliar, serta pembangunan irigasi Aha sebesar Rp7,7 miliar.
Menurut Umar Ali, audiensi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan BPBPK Maluku Utara. Dengan demikian, berbagai kebutuhan infrastruktur daerah dapat diperjuangkan dan diakomodasi dalam program pembangunan pemerintah pusat.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihak BPBPK Maluku Utara dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pulau Morotai untuk meninjau langsung sejumlah lokasi sekaligus memetakan wilayah kerja dan kebutuhan pembangunan infrastruktur.
“Melalui penguatan koordinasi ini kami berharap pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih merata, perlindungan kawasan pesisir semakin meningkat, serta kebutuhan air bersih dan pengembangan sektor pertanian dapat terpenuhi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.