Halmaheranesia – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola pendapatan agar berinovasi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), menyusul pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate, Thamrin Marsaoly, mengatakan penurunan alokasi TKD ini menjadi tantangan sekaligus momentum bagi Pemkot untuk memperkuat kemandirian fiskal.
“Pak Wali menginginkan agar OPD pengelola pendapatan mampu berinovasi dan memaksimalkan potensi yang ada,” ujar Thamrin, Rabu, 22 Oktober 2025.
Menurutnya, tahun 2026 akan menjadi masa penting dalam arah pembangunan daerah karena menjadi tahun pertama penyusunan APBD di bawah kepemimpinan Wali Kota M. Tauhid Soleman dan Wakil Wali Kota, Nasri Abubakar.
“Perencanaan program dan kegiatan harus benar-benar mencerminkan visi dan misi keduanya, terutama dalam memperkuat ekonomi daerah,” katanya.
Thamrin menjelaskan, pengurangan TKD sebesar Rp 189 miliar dari estimasi awal Rp 878 miliar membuat Pemkot perlu mengoptimalkan potensi PAD, seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset.
“Jika selama ini masih ada sektor pendapatan yang belum tergarap optimal, tahun depan harus ditingkatkan. Inovasi dan kolaborasi antar-OPD menjadi kunci,” ujarnya.
Ia menegaskan, meski terjadi koreksi terhadap total pendapatan daerah yang semula diproyeksikan lebih dari Rp1 triliun, Pemkot akan tetap menjaga keseimbangan fiskal dan fokus pada program prioritas.
“Berkurangnya TKD tidak boleh membuat kita pesimis. Justru ini waktunya memperbaiki sistem dan meningkatkan kreativitas dalam menggali pendapatan,” tegasnya.
Selain itu, Thamrin memastikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) tetap akan dipertahankan.
“Pak Wali sudah menegaskan, efisiensi boleh, tapi kesejahteraan ASN tidak boleh dikorbankan,” pungkasnya.
