Halmaheranesia – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara menyebut persoalan akses pendidikan di daerah kepulauan masih menjadi tantangan serius. Bukan lagi karena keterbatasan sekolah, melainkan kondisi geografis dan transportasi.
Kepala Dinas Pendidikan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, mengatakan meski lebih dari 400 sekolah telah tersedia, banyak siswa masih kesulitan menjangkau sekolah karena jarak permukiman dan keterbatasan transportasi darat maupun laut.
“Kalau sekolah 400 sekian sudah tersedia, kemudian jalan sudah diaspal secara baik, tetapi transportasi dari masyarakat, permukiman ke titik itu menjadi problem,” katanya dalam forum Rapat Koordinasi pendidikan di Ternate, Rabu, 23 September 2026.
Ia mencontohkan siswa di Kepulauan Sula dan Taliabu yang harus menggunakan kendaraan darat hingga perahu untuk menuju sekolah. Kondisi serupa terjadi di Halmahera Selatan dan Halmahera Timur, bahkan ada siswa yang harus menempuh perjalanan sekitar 220 kilometer menuju sekolah.
Persoalan tersebut turut memengaruhi partisipasi pendidikan. Berdasarkan data Bappeda, Angka Partisipasi Murni (APM) Maluku Utara masih 63 persen, sementara rapor pendidikan mencatat angka partisipasi sekolah 79 persen.
“Kita masih menyisakan kurang lebih 20 sampai 30 persen anak tidak sekolah. Dan itu dikonfirmasi melalui ATS dari dashboard kementerian,” ujarnya.
Mengatasi hal tersebut, lanjut dia, pemerintah mendorong penambahan transportasi sekolah serta memperluas revitalisasi satuan pendidikan. Pada 2025 terdapat 75 satuan pendidikan yang mendapat intervensi. Tahun ini, 16 SMA dan 30 SMK telah menjalankan program revitalisasi, dengan usulan tambahan 29 SMA dan hingga sekitar 50 SMK.
Selain itu, penerima beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) tahun ini meningkat menjadi 90 siswa dari tujuh sekolah. Penerima berasal dari Sula dan Taliabu dan mengikuti pendidikan berbasis asrama.
Dinas Pendidikan juga melaporkan persiapan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Hingga 22 September, sebanyak 17.407 dari 19.406 siswa kelas XII telah mendaftar atau sekitar 89,71 persen.
Namun, pelaksanaan TKA masih terkendala ketersediaan komputer. Pemerintah Provinsi Malut telah mengalokasikan anggaran pengadaan komputer dan menargetkan intervensi terus diperluas hingga ratusan sekolah.
“Kalau ini tidak tersedia dengan baik, buat kita meminta untuk naikkan literasi dan numerasi, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Karena orang ujian tidak ada komputer,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah juga mendorong peningkatan literasi dan numerasi melalui program percontohan di dua sekolah serta mengembangkan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
“Saat ini, PJJ telah diikuti 17 siswa sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan di wilayah kepulauan,” pungkasnya.
