Ijazah, Takhta, dan Sepiring Nasi yang Kian Mahal

Di sebuah negeri yang gemar memeriksa kertas, ada satu benda tipis yang kini lebih sakral daripada kitab suci, yaitu ijazah. Ia hanya bukti bahwa seseorang pernah duduk di bangku belajar. Tetapi di negeri ini ia menjadi pusaka yang dicurigai, dibela, dipotret, dilaporkan ke polisi, dan disidangkan di tiga lembaga. Sementara itu jutaan orang yang tidak pernah punya ijazah apa pun terus mengikuti ujian harian yang tak pernah diumumkan hasilnya, yaitu ujian harga barang yang tidak terjangkau dalam kehidupan ekonomi yang memburuk.

Mari bicara lugas, seperti yang diajarkan logika. Soal ijazah Jokowi, aparat pernah menyatakannya asli, tetapi sebagian publik tidak pernah puas. Dalam akal sehat hukum, kecurigaan hanya mati oleh keterbukaan, bukan oleh intimidasi, laporan balik, atau jargon “sudah selesai”. Rakyat tidak sedang gemar bergunjing. Mereka sedang membaca kekuasaan yang terlalu rapat menutup pintu, dan pintu yang rapat selalu mengundang ketukan. Kalau dokumen itu benar, tunjukkan dengan tenang. Kegaduhan hanya subur di ladang yang disiram kerahasiaan.

Lalu datang kisah Gibran, yang lebih telak. Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA-nya. Mahkamah Konstitusi menyatakan tak berwenang mendiskualifikasinya dari jabatan wakil presiden. Bareskrim mengaku mendalami aduan dengan putusan kedua lembaga itu sebagai rujukan. Lihatlah susunannya. Satu lembaga berkata ada yang tidak sah, lembaga lain berkata ia tidak punya wewenang menindaklanjutinya, dan lembaga ketiga sibuk “mendalami”. Tiga pintu, tiga jawaban, tidak satu pun ruang tempat tanggung jawab bisa duduk.

Maka lahirlah jalan keluar yang sangat Indonesia, yaitu bukan dimakzulkan, melainkan “mengundurkan diri”. Mundur tanpa dimundurkan. Aib dirapikan menjadi kehormatan, pelanggaran dilipat menjadi keputusan pribadi, dan konstitusi dipersilakan menunduk sambil tersenyum. Surat pengunduran diri diserahkan, para pejabat membenarkan, dan kita diminta bertepuk tangan atas sesuatu yang semestinya diperiksa. Orang yang naik karena aturan yang dilonggarkan turun karena kesalahan yang dibiarkan menguap. Belum ada yang bertanggung jawab di antara keduanya, hanya ada kursi yang kosong lalu terisi.

Barangkali ada yang bermimpi bahwa sesudah Gibran mundur, langit akan terang. Mari kita periksa mimpi itu dengan dingin. Apakah ada jaminan bahwa negeri ini lebih baik? Belum tentu terwujud. Logikanya sederhana, penyakitnya bukan pada satu nama, melainkan pada jalan yang memungkinkan satu nama sampai ke sana. Selama pintu belakang itu masih ada, siapa pun penggantinya hanyalah penumpang berikutnya di kereta yang rel dan masinisnya sama. Mengganti penghuni tidak sama dengan memperbaiki rumah. Itu hanya mengganti taplak di meja yang sama, sementara makanannya tetap dibagi untuk segelintir orang.

Yang paling ironis, mekanisme penggantian wakil presiden segera menjadi tontonan baru, yaitu lobi fraksi, mungkin saja transaksi, dan hitung-hitungan kursi. Negara ini akan sibuk berminggu-minggu memilih seseorang untuk mengisi jabatan yang fungsinya sering kali sekadar menunggu. Dan selama itu, rakyat tidak diajak bicara. Mereka hanya diminta bersabar, kata paling mahal yang pernah dijual kepada orang miskin.

Sekarang kita turun dari panggung ke warung, tempat politik yang sesungguhnya berlangsung. Pertalite masih Rp10.000 per liter, ditahan pemerintah, Pertamax Rp.10.000 per liter, tetapi hanya sampai 31 Desember. Dan kata sampai di telinga orang miskin tidak terdengar seperti janji, melainkan tenggat. Harga minyak dunia menembus seratus dolar per barel, harga keekonomian BBM disebut sudah melampaui Rp20.000 per liter, dan BBM nonsubsidi sudah lebih dulu melonjak berkali-kali tahun ini. Selisih itu tidak lenyap. Ia menumpuk sebagai beban subsidi, dan suatu hari ia akan menagih.

Harga tidak pernah naik sendirian. Ongkos angkut naik, maka beras naik, cabai naik, minyak goreng naik, dan sayur dari desa tiba di kota dengan harga yang membuat penjualnya sendiri tidak sanggup membeli. Pemerintah berkata bahwa BBM nonsubsidi hanya dipakai kalangan tertentu, seolah-olah harga bergerak dengan sopan dan tahu batas kelas sosial.

Padahal ekonomi bukan taman dengan pagar. Ia air, dan air selalu menemukan celah menuju yang paling bawah. Ibu penjual gorengan di pinggir jalan menghitung ulang takaran. Tepung dikurangi, isi dikurangi, minyak dipakai sampai hitam. Ia tidak bisa mengurangi satu hal, yaitu perut anaknya. Seorang sopir angkot menghitung setoran dengan jari yang gemetar, karena penumpang makin sepi dan bensin makin berat. Seorang buruh tani menghitung upah harian yang tetap sementara harga beras bergerak seperti anak tangga yang hanya mengenal arah naik. Mereka tidak mengenal istilah inflasi inti atau kompensasi energi. Mereka mengenal kata yang lebih sederhana, yaitu kurang.

Lalu ada Indeks Pembangunan Manusia, angka yang dibacakan dalam pidato dengan nada bangga atau prihatin tergantung siapa yang berpidato. Di baliknya ada harapan hidup, lama sekolah, dan daya beli. Di desa-desa, angka itu berwujud anak yang berhenti sekolah karena ongkos, puskesmas yang jauh dengan jalan yang rusak, dan penyakit ringan yang menjadi berat karena obat dan dokter adalah kemewahan. Bagi masyarakat miskin, IPM bukan statistik. Ia nasib yang diberi desimal.

Di sinilah letak ironi paling pahit dari seluruh sandiwara ini. Para elite memperdebatkan keabsahan ijazah, sementara berjuta anak berjuang agar sempat memegang ijazah pertamanya. Satu pihak bertengkar tentang selembar kertas yang diragukan, pihak lain tak pernah diberi kertas itu sama sekali. Negeri ini punya lembaga untuk menguji keabsahan ijazah seorang wakil presiden, tetapi belum punya cukup keseriusan untuk menjamin bahwa seorang anak petani bisa lulus SMA tanpa harus memilih antara sekolah dan makan.

Kita menonton drama ini seperti penonton yang membayar tiket dengan perutnya sendiri. Para pemeran berganti, naskahnya tetap. Setiap babak ditutup dengan kalimat yang sama, yaitu percayalah pada proses. Tetapi proses yang tidak pernah mengenyangkan hanyalah nama lain dari penundaan, dan penundaan yang terlalu lama adalah cara halus untuk mengatakan tidak.

Mungkin yang kita butuhkan bukan wakil presiden dengan ijazah yang lebih bersih, melainkan negara dengan niat yang lebih bersih. Negara yang malu bila rakyatnya menghitung receh untuk sebungkus nasi, bukan malu bila sebuah dokumen dipertanyakan. Selama itu belum ada, kita akan tetap menjadi bangsa yang tekun memeriksa kertas dan lupa memeriksa piring. Satu hal sudah pasti, kertas bisa diperdebatkan seribu tahun, sedangkan lapar tidak mau menunggu putusan.

______

Penulis Dr. Aji Deni, M.Si
Dosen Ilmu Politik FISIP UMMU