Capaian SPM Pendidikan Tidore: Momentum Memperkuat Tata Kelola dan Mutu Pendidikan

Keberhasilan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan meraih kategori Tuntas Muda dalam penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan tahun 2025 menjadi kabar positif bagi pembangunan pendidikan di Maluku Utara. Dengan nilai indeks 61,39, Tidore tercatat sebagai satu-satunya kabupaten/kota di provinsi ini yang mencapai kategori tersebut, sebagaimana diberitakan Halmaheranesia pada 12 November 2026.

Capaian ini tentu patut diapresiasi. Namun, dari perspektif tata kelola pemerintahan dan administrasi pendidikan, keberhasilan tersebut juga membuka ruang refleksi mengenai efektivitas perencanaan, kualitas data, koordinasi antarlembaga, serta pemerataan layanan pendidikan di Maluku Utara.

Keberhasilan suatu daerah dalam memenuhi indikator pelayanan minimal bukan sekadar pencapaian administratif. Lebih dari itu, capaian tersebut mencerminkan pentingnya kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan kebijakan pendidikan menjadi program yang terarah dan terukur.

Hal ini sekaligus mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran, banyaknya kegiatan, atau pembangunan infrastruktur semata. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana layanan pendidikan mampu menjangkau masyarakat dan memberikan dampak nyata terhadap kualitas pembelajaran.

SPM Pendidikan sebagai Instrumen Evaluasi Kebijakan

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara. Dalam sektor pendidikan, SPM menjadi instrumen penting untuk memastikan pemerintah daerah menjalankan kewajiban pelayanan sesuai dengan kewenangannya.

Penyelenggaraan SPM pendidikan berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Melalui kerangka regulasi tersebut, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak semestinya hanya diukur dari terlaksananya suatu program, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Nilai indeks 61,39 yang diperoleh Kota Tidore Kepulauan menempatkan daerah tersebut dalam kategori Tuntas Muda, yaitu pada rentang nilai 60 hingga kurang dari 70.

Meskipun menunjukkan kemajuan yang layak diapresiasi, capaian ini masih menyisakan ruang peningkatan menuju kategori Tuntas Pratama, Tuntas Madya, hingga Tuntas Utama.

Dalam perspektif kebijakan publik, pemahaman tersebut penting agar apresiasi terhadap keberhasilan yang telah diraih tetap diiringi perhatian terhadap berbagai indikator yang membutuhkan perbaikan.

Keberhasilan Tidore dan Pentingnya Evaluasi Antardaerah

Capaian Kota Tidore Kepulauan dapat menjadi referensi pembelajaran bagi kabupaten/kota lainnya di Maluku Utara. Namun, proses pembelajaran kebijakan tidak cukup dilakukan dengan membandingkan nilai akhir antardaerah. Pemerintah juga perlu memahami faktor-faktor yang mendukung pencapaian tersebut.

Apakah keberhasilan ini didukung oleh perencanaan pendidikan yang berkualitas? Apakah pembaruan data peserta didik telah dilakukan secara konsisten? Sejauh mana Rapor Pendidikan dimanfaatkan dalam penyusunan program? Adakah praktik koordinasi dan penganggaran yang dapat diterapkan oleh daerah lain?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui evaluasi yang objektif dan berbasis bukti.

Dalam konteks Maluku Utara, karakteristik wilayah kepulauan menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhitungkan. Perbedaan akses transportasi, persebaran penduduk, ketersediaan tenaga pendidik, serta kondisi sarana dan prasarana dapat memengaruhi kemampuan setiap daerah dalam memenuhi standar pelayanan dasar pendidikan.

Karena itu, evaluasi tidak seharusnya berhenti pada peringkat atau kategori pencapaian. Diperlukan pemetaan yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi persoalan akses pendidikan, kualitas pembelajaran, ketersediaan layanan, dan kapasitas tata kelola di masing-masing daerah.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat merumuskan langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap wilayah.

Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi

Salah satu hal penting dalam memahami capaian SPM pendidikan adalah pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sementara itu, pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan pemerintah  kabupaten/kota  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, capaian SPM pendidikan Kota Tidore Kepulauan perlu dipahami berdasarkan ruang lingkup kewenangan yang dinilai. Hasil tersebut tidak secara otomatis menggambarkan kualitas seluruh layanan SMA dan SMK yang berada di wilayah administrasi Kota Tidore Kepulauan.

Meski demikian, bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, keberhasilan Tidore tetap memiliki nilai strategis.

Capaian tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat kesinambungan pelayanan pendidikan, terutama dalam mendukung transisi peserta didik dari pendidikan dasar menuju pendidikan menengah.

Pada hakikatnya, pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan hanya berdasarkan batas kewenangan administratif. Peserta didik yang menyelesaikan pendidikan di SMP merupakan calon peserta didik SMA dan SMK.

Oleh sebab itu, keberhasilan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar perlu didukung oleh kesiapan layanan pendidikan menengah yang memadai.

Kolaborasi antartingkat pemerintahan menjadi sangat penting agar keberlanjutan pendidikan peserta didik dapat terjamin.

Penguatan Data sebagai Fondasi Perencanaan Pendidikan

Salah satu aspek mendasar yang perlu mendapat perhatian serius dalam penyelenggaraan pendidikan adalah kualitas data.

Data pendidikan tidak seharusnya dipandang sebatas kebutuhan pelaporan administratif. Lebih dari itu, data merupakan fondasi untuk memahami kondisi pelayanan, mengidentifikasi permasalahan, menentukan prioritas, dan mengevaluasi efektivitas kebijakan.

Dalam pengelolaan pendidikan menengah kejuruan, misalnya, pemerintah memerlukan data yang akurat mengenai jumlah satuan pendidikan, persebaran peserta didik, rombongan belajar, konsentrasi keahlian, ketersediaan guru produktif, serta kondisi sarana dan prasarana.

Informasi tersebut perlu dihubungkan dengan indikator yang lebih substantif, seperti keberlanjutan pendidikan, angka putus sekolah, kemampuan literasi dan numerasi, penyerapan lulusan SMK, serta kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.

Tanpa dukungan data yang valid dan terintegrasi, perencanaan pendidikan berisiko menghasilkan program yang kurang sesuai dengan kebutuhan nyata satuan pendidikan.

Sebaliknya, pengelolaan data yang baik memungkinkan pemerintah mengidentifikasi sekolah yang membutuhkan penanganan prioritas, memetakan kekurangan layanan, serta mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif.

Dalam konteks ini, pemanfaatan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Rapor Pendidikan, dan hasil verifikasi lapangan perlu diperkuat melalui pembaruan, validasi, serta analisis secara berkelanjutan.

Setiap bidang teknis dalam organisasi perangkat daerah idealnya memiliki basis data yang lengkap, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan mampu mendukung proses pengambilan keputusan pimpinan.

Dengan demikian, data tidak hanya menjadi kumpulan angka dalam laporan, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran.

Pendidikan Kejuruan dan Tantangan Peningkatan Mutu Layanan

Bagi Bidang Pembinaan SMK, penguatan SPM pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan menengah kejuruan.

Keberhasilan pendidikan kejuruan tidak cukup diukur dari jumlah peserta didik yang terdaftar atau banyaknya lulusan setiap tahun. Keberhasilan tersebut juga harus tercermin dari kemampuan pendidikan kejuruan dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja.

Oleh karena itu, penguatan mutu SMK perlu diarahkan pada lima aspek strategis.

Pertama, pemerataan akses pendidikan kejuruan. Pemetaan perlu dilakukan berdasarkan kebutuhan wilayah dan karakteristik peserta didik agar layanan pendidikan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Kedua, pemenuhan kebutuhan guru produktif. Ketersediaan tenaga pendidik perlu disesuaikan dengan bidang keahlian dan struktur pembelajaran agar proses pendidikan berjalan secara optimal.

Ketiga, peningkatan kualitas pembelajaran. Penguatan literasi, numerasi, karakter, dan kompetensi kejuruan perlu menjadi bagian penting dalam pengembangan mutu pendidikan.

Keempat, pemanfaatan data penelusuran lulusan (tracer study). Informasi mengenai keberadaan dan aktivitas lulusan diperlukan untuk menilai relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Kelima, penguatan koordinasi dengan dunia kerja. Kerja sama antara pemerintah, satuan pendidikan, dan dunia kerja perlu terus didorong untuk mendukung pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan lapangan.

Kelima aspek tersebut penting agar pembangunan SMK di Maluku Utara tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, orang tua, dan masyarakat.

Dari Evaluasi Menuju Perbaikan Kebijakan Tahun 2027

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah Penjaminan Mutu Pendidikan Maluku Utara Tahun 2026 dapat menjadi momentum untuk memperkuat langkah perbaikan layanan pendidikan secara lebih terarah dan operasional.

Komitmen yang dibangun melalui forum koordinasi perlu diterjemahkan ke dalam program yang memiliki indikator keberhasilan, penanggung jawab, kebutuhan anggaran, dan target waktu yang jelas.

Setidaknya terdapat empat agenda strategis yang perlu menjadi perhatian bersama.

Pertama, evaluasi menyeluruh terhadap capaian SPM pendidikan. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan indikator dan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Kedua, penguatan sinkronisasi data pendidikan. Koordinasi antara satuan pendidikan, dinas pendidikan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), dan perangkat daerah terkait perlu ditingkatkan untuk memastikan ketersediaan data yang akurat dan konsisten.

Ketiga, integrasi hasil evaluasi ke dalam perencanaan dan penganggaran. Rekomendasi Rapor Pendidikan perlu dimanfaatkan sebagai salah satu dasar penyusunan program serta penentuan prioritas anggaran pendidikan tahun berikutnya.

Keempat, penguatan pemantauan dan evaluasi berkala. Mekanisme pemantauan perlu dibangun agar perkembangan pemenuhan indikator pelayanan dasar dapat diketahui dan ditindaklanjuti sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Pelaksanaan agenda tersebut membutuhkan kepemimpinan yang kuat, koordinasi teknis yang efektif, serta konsistensi pada seluruh tingkatan pemerintahan.

Dalam konteks inilah peran aparatur sipil negara menjadi sangat penting. ASN bukan hanya pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga bagian dari sistem birokrasi yang bertanggung jawab memastikan setiap kebijakan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi berdasarkan data serta kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, profesionalisme ASN tidak semata-mata tercermin dari kemampuan menyelesaikan tugas administratif, tetapi juga dari kontribusinya dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Prestasi sebagai Awal Tanggung Jawab Bersama

Keberhasilan Kota Tidore Kepulauan meraih kategori Tuntas Muda dalam penilaian SPM pendidikan tahun 2025 merupakan capaian yang patut diapresiasi sebagai bagian dari kemajuan pembangunan pendidikan di Maluku Utara.

Namun, makna terpenting dari keberhasilan tersebut bukan semata-mata terletak pada posisi Tidore sebagai satu-satunya daerah yang mencapai kategori tersebut. Lebih jauh, capaian ini menghadirkan kesempatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk saling belajar, mengevaluasi kebijakan, dan memperkuat kualitas tata kelola pendidikan.

Pemerintah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memegang peran strategis dalam menjamin terselenggaranya pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang berkualitas.

Kedua tingkat pemerintahan tersebut perlu membangun koordinasi yang saling mendukung agar pembangunan pendidikan dapat berjalan secara berkesinambungan.

Sebagai bagian dari aparatur pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan publik, kita perlu memandang keberhasilan pendidikan bukan sekadar sebagai prestasi kelembagaan. Keberhasilan tersebut harus menjadi dorongan untuk terus memperbaiki pelayanan dan memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang layak serta bermutu.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh meningkatnya nilai indeks pelayanan, tetapi juga oleh semakin luasnya akses pendidikan, semakin baiknya kualitas pembelajaran, dan semakin besarnya manfaat pendidikan bagi kehidupan masyarakat.

Sebab, pendidikan yang berhasil bukan hanya pendidikan yang mampu memenuhi indikator penilaian, melainkan pendidikan yang benar-benar menghadirkan kesempatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membuka jalan menuju masa depan Maluku Utara yang lebih baik.

Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis mengenai tata kelola dan peningkatan mutu pendidikan, bukan pernyataan resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.

_____

Penulis Fadli Abd. Kadir, S.IP | ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara