PAD Belum Maksimal, OPD Pemkot Ternate Bakal Dievaluasi

Ternate, HN – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dievaluasi terkait progres pendapatan, baik sektor pajak maupun retribusi daerah di sisa waktu yang ada.

Pj Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Abdullah H. M. Saleh mengatakan, pemerintah kota harus tetap fokus dan berupaya meningkatkan pendapatan daerah. Sebab, sisa waktu dua bulan lebih mestinya PAD sudah harus capai target.

“Nanti dalam waktu dekat, saya akan sampaikan ke BP2RD sebagai leading sektor pendapatan daerah untuk undang seluruh pimpinan OPD pengelolaan PAD supaya bisa dievaluasi,” kata, Abdullah, Kamis, 12 Oktober 2023.

Ia meminta para pengelola pendapatan harus bisa mengidentifikasi hambatan dan kendala pada peningkatan PAD, agar bisa terlihat secara maksimal.

“Terserah dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi atau disertifikasi. Yang jelas, OPD harus kreatif, kemudian strategi apa yang digunakan supaya pendapatan daerah ini tercapai,” tegasnya.

Selain itu, ia menilai, BP2RD Kota Ternate terkesan tidak serius melakukan penagihan terhadap sejumlah tunggakan pajak milik hotel dan restoran. Padahal masalah ini telah menjadi rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang harus segera ditindaklanjuti.

“Jadi berbagai macam jenis pajak itu saya akan evaluasi, terutama di BP2RD. Evaluasi itu termasuk tunggakan sejumlah pajak yang bernilai miliaran. Saya tetap akan evaluasi. Supaya bisa dibicarakan langkah-langkah yang harus diambil dan dilakukan,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Ternate, M. Tahud Soleman menegaskan akan mengevaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menyampaikan di sisa waktu yang ada harus memaksimalkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun pendapatan daerah yang saat ini belum terlalu signifikan.

“Ini penekanan serius, nanti saya mau evaluasi tersendiri, kita lihat dari beberapa kegiatan ini adakah signifikan, dia mendorong PAD ataukah tidak. Harus genjot dengan waktu yang ada,” pungkasnya.

Seperti diketahui, laporan realisasi PAD yang dikeluarkan BP2RD belum mencapai target bahkan masih berada di angka Rp 75.227.544.762,76 atau 48,83 persen dari target sebesar Rp 154.057.010.943,00.