
Halmaheranesia – Setiap kali ingin ke Indonesia Timur, atau lebih khusus dari ibu kota, yakni Jakarta ke Ternate, Maluku Utara, membuat orang-orang kembali berpikir dan mengurungkan niat mereka. Mahalnya tiket pesawat yang terus mencekik menjadi salah satu alasannya.
Apalagi bagi mereka para perantau, saat ingin kembali ke kampung halaman di Indonesia Timur, terasa sangat menyakitkan. Di tengah kondisi ekonomi yang kian tak pasti, membeli tiket pesawat untuk melunaskan rindu dengan keluarga rasanya sangat sulit serta memberatkan.
Seorang dosen asal Ternate, Sarif Robo, yang saat ini sedang menempuh studi lanjutan di Pulau Jawa pernah menuliskan keresahannya di media sosial Facebook.
“Saya berasal dari Ternate, Maluku Utara. Sebuah kota kecil di Indonesia Timur yang dipisahkan oleh lautan dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan nasional. Ada satu persoalan yang sejak lama mengusik pikiran saya, dan barangkali juga dirasakan oleh jutaan masyarakat Indonesia Timur: mengapa biaya perjalanan udara menuju daerah sendiri terasa begitu mahal, sementara penerbangan dari Jakarta menuju beberapa negara tetangga justru bisa jauh lebih murah?”
Begitu tulis Sarif di akun Facebook-nya. Menurutnya, pertanyaan tersebut bukan sekadar keluhan karena harga tiket yang menguras kantong. Lebih jauh, ini merupakan persoalan tentang aksesibilitas wilayah, pemerataan pembangunan, dan keadilan bagi masyarakat yang hidup di negara kepulauan.
“Saya mencoba menelusuri harga tiket pesawat melalui platform Traveloka pada November 2026. Untuk contoh keberangkatan tanggal 21 November 2026, penawaran tiket ekonomi sekali jalan dari Jakarta menuju Ternate berada pada kisaran Rp3,15–3,31 juta. Sementara itu, pada tanggal yang sama, terdapat penawaran penerbangan Jakarta–Singapura sekitar Rp824 ribu dan Jakarta–Kuala Lumpur sekitar Rp915 ribu,” paparnya.
Artinya, berdasarkan contoh penawaran tersebut, biaya penerbangan dari Jakarta menuju Ternate dapat mencapai hampir empat kali lipat harga penerbangan menuju Singapura. Namun, baginya tentu perbandingan ini tidak sepenuhnya setara. Jarak penerbangan, maskapai, layanan, persaingan pasar, dan struktur biaya operasional masing-masing rute berbeda. Harga yang ditampilkan juga bersifat dinamis, bukan rata-rata tarif sepanjang tahun.
“Hanya saja, bukankah perbedaan sebesar itu tetap layak menjadi perhatian dan bahan evaluasi kebijakan transportasi nasional,” kata Sarif.
Ia memahami, bahwa Indonesia Timur memiliki karakteristik geografis yang berbeda dengan Pulau Jawa. Wilayahnya luas, terdiri atas ribuan pulau, memiliki sebaran penduduk yang tidak merata, dan menghadapi tantangan konektivitas yang kompleks. Namun, justru karena kondisi geografis tersebut, masyarakat Indonesia Timur semestinya mendapatkan perhatian khusus dalam perumusan kebijakan transportasi nasional.
Bagi masyarakat di Pulau Jawa, perjalanan antarkota masih dapat ditempuh menggunakan berbagai alternatif transportasi darat, termasuk jalan tol, kereta api, dan bus. Sementara itu, bagi masyarakat Maluku Utara dan sejumlah wilayah kepulauan lainnya, perjalanan jarak jauh sering kali mengharuskan penggunaan transportasi laut atau udara dengan pilihan rute yang terbatas.
“Ketika harus melanjutkan pendidikan ke Pulau Jawa, mengakses rumah sakit rujukan, menghadiri kegiatan akademik, menjalankan usaha, atau mengunjungi keluarga, masyarakat Indonesia Timur tidak selalu memiliki banyak pilihan. Pesawat terbang bukan lagi sekadar fasilitas perjalanan wisata. Dalam banyak keadaan, transportasi udara telah menjadi kebutuhan penting yang menentukan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi,” tulis Sarif.
“Bayangkan seorang mahasiswa asal Ternate yang sedang menempuh pendidikan di Jawa. Ketika ingin pulang menjenguk orang tua, ia harus menyiapkan biaya penerbangan yang dapat mencapai jutaan rupiah untuk sekali perjalanan. Jika biaya satu kali penerbangan diasumsikan Rp3 juta untuk setiap arah, perjalanan pulang-pergi membutuhkan sekitar Rp6 juta. Bagaimana jika yang harus pulang adalah sebuah keluarga dengan empat anggota? Dengan asumsi tarif yang sama untuk kedua arah, biaya tiket saja mencapai Rp24 juta, belum termasuk transportasi lanjutan dan pengeluaran lainnya,” sambungnya.
Bagi sebagian keluarga, angka tersebut mungkin masih terjangkau. Tetapi bagi masyarakat dengan pendapatan terbatas, biaya itu dapat menjadi hambatan serius untuk mempertahankan hubungan keluarga dan memenuhi kebutuhan perjalanan penting.
Kebutuhan Transportasi dan Ketimpangan yang Nyata
Pada Agustus 2026, Bank Indonesia mencatat bahwa kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 12,22 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Pada periode yang sama, inflasi umum Maluku Utara mencapai 5,05 persen.
Bank Indonesia secara eksplisit mengidentifikasi tarif angkutan udara sebagai salah satu komoditas yang memberikan tekanan terhadap inflasi daerah. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan biaya transportasi bukan sekadar persepsi masyarakat, melainkan memiliki kaitan nyata dengan perkembangan harga dalam perekonomian Maluku Utara.
Dalam laporan yang sama, Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 15,35 persen secara tahunan pada triwulan II 2026 dan menjadi yang tertinggi di Indonesia.
“Di sinilah muncul sebuah pertanyaan pembangunan yang lebih mendasar. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan apakah seluruh masyarakat telah memperoleh manfaat pembangunan secara merata. Dalam perspektif ekonomi regional, konektivitas dan aksesibilitas merupakan faktor penting yang memengaruhi hubungan antardaerah. Tingginya biaya perjalanan dapat meningkatkan hambatan mobilitas penduduk serta membatasi akses terhadap kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik,” jelas Sarif.
Karena itu, mahalnya transportasi menuju wilayah kepulauan tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai urusan antara konsumen dan maskapai penerbangan. Persoalan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan wilayah dan pemerataan kesempatan.
“Saya juga memahami bahwa maskapai penerbangan menghadapi berbagai tekanan biaya operasional. Harga bahan bakar avtur, biaya pemeliharaan pesawat, biaya kebandarudaraan, kapasitas penumpang, serta keberlanjutan usaha merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan,” ungkapnya.
Berdasarkan publikasi Kementerian Perhubungan tanggal 2 November 2026, batas maksimal biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk penerbangan domestik kelas ekonomi pada November 2026 tetap sebesar 40 persen dari Tarif Batas Atas (TBA). Pada saat itu, rata-rata harga avtur yang dijadikan acuan tercatat Rp23.315 per liter. Perlu dipahami bahwa ketentuan 40 persen tersebut merupakan batas maksimum komponen biaya tambahan bahan bakar, bukan berarti harga tiket otomatis mengalami kenaikan 40 persen.
“Kondisi ini memperlihatkan bahwa struktur biaya penerbangan memang kompleks. Namun, kompleksitas biaya tidak boleh membuat aspek keterjangkauan bagi masyarakat kehilangan perhatian,” katanya.
Alasan-alasan di Balik Mahalnya Tiket Pesawat Domestik
Sebuah artikel yang diterbitkan CNN Indonesia menyebutkan, di Indonesia persoalan pajak dan biaya lainnya juga menjadi sorotan. Dalam pembahasan DPR pada Januari 2026, tingginya harga tiket domestik dikaitkan dengan PPN tiket, avtur, hingga biaya perawatan pesawat.
Adapun International Air Transport Association (IATA) juga mengungkapkan, biaya dan pungutan dari pemerintah ataupun otoritas lainnya jadi komponen yang menambah biaya perjalanan.
Persaingan antar-maskapai juga bisa memengaruhi harga tiket. Rute yang dilayani oleh banyak maskapai, tentunya akan menerapkan harga yang kompetitif pula.
Pada 2026, Government Accountability Office (GAO) AS melaporkan, persaingan kuat cenderung mendorong tarif lebih rendah. Ketika merger perusahaan maskapai mengurangi jumlah kompetitor pada rute tertentu, tarif bisa meningkat dalam jangka pendek.
Ini artinya, rute internasional tertentu yang dilayani banyak maskapai bisa memiliki tekanan persaingan yang berbeda dengan rute domestik.
Ketika permintaan tinggi tetapi kursi yang tersedia sedikit, maskapai biasanya menyesuaikan harga jadi lebih tinggi pula.
Terlepas dari tujuan domestik atau luar negeri, tiap rute memiliki jumlah penerbangan, kapasitas, dan tingkat keterisian berbeda. Hal ini membuat harga tiket tak bisa ditentukan hanya berdasar jarak tempuh.
Sementara itu, Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi, mengaku telah menerima informasi mengenai keluhan masyarakat terkait mahalnya harga tiket pesawat.
Keluhan tersebut disampaikan dalam sejumlah komunikasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) Kementerian Perhubungan, meski tidak melalui pengaduan resmi.
Dilansir dari kompas.com, Dudy mengatakan, mahalnya harga tiket pesawat berkaitan dengan sejumlah faktor, termasuk harga avtur dan nilai tukar rupiah. Namun, ia menilai pergerakan kurs berada di luar kendali langsung pemerintah melalui Kementerian Perhubungan.
Dia berharap kondisi ekonomi membaik sehingga tekanan terhadap industri penerbangan dapat berkurang. Dengan demikian, harga tiket pesawat diharapkan bisa lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Kita berharap bahwa kondisi menjadi lebih baik sehingga semua yang terkait dengan penerbangan bisa semakin lebih baik lagi. Harga bisa turun, kemudian kurs juga bisa lebih baik lagi,” katanya.
Yang Tak Boleh Diabaikan
Sarif, yang juga merupakan dosen Universitas Khairun (Unkhair) menuliskan di akhir catatannya, ia ingin menyampaikan beberapa harapan kepada pemerintah. Keresahannya tentu senada dengan banyak pihak yang menggunakan transportasi udara, tepatnya saat hendak ke wilayah Indonesia Timur.
Pertama, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya penerbangan domestik menuju Indonesia Timur, termasuk harga avtur, biaya kebandarudaraan, tingkat persaingan maskapai, dan ketersediaan kursi.
Kedua, pemerintah perlu mengembangkan indikator keterjangkauan transportasi udara yang tidak hanya didasarkan pada Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah, tetapi juga mempertimbangkan daya beli masyarakat, aksesibilitas wilayah, dan kebutuhan perjalanan antarpulau.
Ketiga, perlu dikaji kebijakan insentif atau dukungan konektivitas yang tepat sasaran untuk wilayah kepulauan, dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran, keberlanjutan maskapai, serta keselamatan penerbangan.
Keempat, DPR RI diharapkan dapat mendorong evaluasi terbuka terhadap kebijakan transportasi udara nasional, terutama dampaknya bagi masyarakat Indonesia Timur.
“Saya tidak sedang menuntut agar seluruh rute penerbangan memiliki harga yang sama. Saya memahami bahwa setiap rute memiliki karakteristik operasional dan struktur pasar yang berbeda. Saya juga tidak sedang menyalahkan satu maskapai tertentu,” kata Sarif.
Ia berharap, hadirnya kebijakan transportasi nasional mampu menyeimbangkan efisiensi ekonomi, keberlanjutan industri, dan keadilan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebab, dalam negara kepulauan seperti Indonesia, konektivitas bukan sekadar persoalan memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya.
“Ketika biaya untuk menjangkau suatu wilayah terlalu tinggi, ada resiko bahwa masyarakat di wilayah tersebut menghadapi hambatan yang lebih besar untuk memperoleh kesempatan yang setara. Dan ketika hambatan tersebut berlangsung secara terus-menerus, persoalan geografis dapat berkembang menjadi persoalan ketimpangan sosial dan ekonomi,” jelasnya.