Pemkab Haltim Buka Pos Pengaduan soal PT STS dan Warga

Halmaheranesia – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) menggelar rapat koordinasi penyelesaian sengketa lahan antara warga lingkar tambang dan PT Sambaki Tambang Sentosa (STS).

Rapat koordinasi tersebut digelar atas intruksi Bupati Haltim, Ubaid Yakub, kepada tim penyelesaian sengketa lahan yang dipimpin oleh Asisten I, Hi. Nasrun Konoras selaku Ketua Tim, dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kapolsek Maba, Danramil, dan perwakilan PT STS di kantor camat Maba.

Nasrun menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan tindaklanjut kesepakatan dalam rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe pada Rabu, 30 April 2025 lalu.

“Rapat teknis ini digelar atas perintah Pak Bupati untuk menindaklanjuti hasil rapat di provinsi bulan lalu,” ungkapnya.

Ia bilang, rakor tersebut fokus pada poin tuntutan penyelesaian sengketa 28 bidang tanah yang terdampak, beserta 16 bidang tanah di Bukit Nyamuk, dan sengketa tanah di Tanjung Memeli.

Sementara poin tuntutan lainnya yakni komitmen PT STS untuk melakukan konsultasi atau sosialisasi rencana penambangan, rencana induk PPM, dan tali asih.

Selanjutnya, kata dia, agar proses penyelesaian sengketa lahan bisa berjalan baik, timnya akan melakukan proses penelitian administrasi, penelitian yuridis, dan penelitian fisik di lapangan.

“Untuk itu, tim akan membentuk pos pengaduan sehingga bisa menampung informasi untuk mempermudah penelitian administrasi dan yuridis,” ujarnya.

Pos pengaduan yag bertempat di kantor camat Maba itu dikoordinir langsung oleh camat dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Oleh karena itu, saya mengimbau kepada warga yang memiliki atau menguasai bidang tanah yang terdampak aktivitas penambangan, agar melapor ke pos pengaduan dengan menyertakan bukti-bukti administrasi dan yuridis,” pintanya.

Dari bukti-bukti itu akan dilakukan verifikasi faktual oleh tim teknis. Seluruh proses ditargetkan selesai dalam dua pekan ke depan.

“Kita estimasikan 14 hari sudah bisa ada penyelesaian, namun tidak menutup kemungkinan proses ini bisa melibihi target waktu, mengingat kompleksitas masalah,” tutupnya.