
Halmaheranesia – DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) meminta pihak perusahaan tambang di wilayah Maluku Utara untuk menyerap dan memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Wakil Ketua DPRD Malut, Husni Bopeng, mengatakan bahwa sektor pertambangan memiliki potensi besar dalam mengurangi angka pengangguran, terutama bagi anak-anak muda yang baru memasuki dunia kerja.
Ia menekankan, bahwa kehadiran industri tambang tidak boleh hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi harus dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
“Kita menyambut baik pelaksanaan job fair kemarin dengan peminat kerja yang begitu tinggi,” kata Wakil Ketua DPRD Malut, Husni Bopeng, Kamis, 22 Mei 2025.
Ia menjelaskan, bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, kondisi ketenagakerjaan di Maluku Utara mengalami perbaikan. Pada Februari 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,16 persen, turun 0,44 persen dibandingkan Februari 2023. Jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 669,9 ribu orang, naik 24 ribu orang dari tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja meningkat menjadi 642 ribu orang.
Adapun pada Agustus 2024, TPT kembali turun menjadi 4,03 persen. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa angka pengangguran tetap fluktuatif karena dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial.
“Dengan adanya perusahaan tambang yang ada di Maluku Utara ini, sangatlah membantu mengurangi pengangguran untuk anak-anak angkatan kerja,” ujar Husni.
Ia menegaskan anak-anak di daerah tidak harus menjadi penonton di negeri sendiri.
“Kita juga berharap kita tidak jadi penonton di negeri sendiri,” tegasnya.
Pihaknya akan terus mengawal agar tenaga kerja lokal diberdayakan secara maksimal.