Halmaheranesia – Pemerintah Kota Ternate secara resmi meluncurkan program 100 hari kerja wali kota dan wakil wali kota Ternate periode 2025–2030 sebagai langkah awal percepatan implementasi visi pembangunan jangka menengah.
Program ini dirancang sebagai rangkaian kebijakan strategis untuk merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, terukur, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup warga melalui gerakan “Ternate Andalan Jilid II: Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan”.
“Program 100 hari kerja ini bukan sekadar janji politik, tetapi merupakan peta jalan konkret kami dalam membangun tata kelola yang profesional, pelayanan publik yang berkualitas, serta perekonomian yang inklusif. Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata kepada masyarakat,” ujar Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, Selasa, 3 Juni 2025.
Nasri menyebutkan, terdapat lima program utama yang menjadi fokus pelaksanaan dalam 100 hari kerja kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota yang disusun sesuai arah kebijakan RPJMD Kota Ternate.
Menurut dia, program pertama yakni peningkatan tata kelola pemerintahan dan profesionalitas ASN, dimana program ini bertujuan memperkuat birokrasi yang bersih dan melayani melalui peningkatan kompetensi, penyetaraan jabatan fungsional, penyediaan tunjangan tambahan penghasilan, serta pelatihan ASN.
“Tujuannya menciptakan aparatur yang adaptif, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan publik,” jelasnya.
Kemudian optimalisasi PAD menjadi strategi utama memperkuat kemandirian fiskal. Melalui pendataan objek pajak dan retribusi, penilaian ulang PBBP2 dan BPHTB, serta pengelolaan potensi ekonomi lokal berbasis sumber daya genetik, program ini menargetkan peningkatan signifikan pendapatan daerah.
“Dengan optimalisasi ini, bukan hanya peningkatan penerimaan daerah yang menjadi target, tetapi juga terciptanya layanan yang lebih baik, pembangunan yang merata, serta partisipasi aktif masyarakat melalui kontribusi pajak yang transparan dan akuntabel,” jelas Nasri.
Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik yang berfokus pada sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, pengelolaan sampah, dan air bersih. Program ini menjamin akses layanan publik yang adil dan berkualitas.
“Masyarakat akan merasakan manfaat langsung berupa peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan yang merata, lingkungan yang bersih, dan akses air bersih yang layak,” tambahnya.
Program lainnya, kata Nasri, pengendalian inflasi dan ketersediaan pangan, yakni melalui kerja sama antardaerah dan pemberdayaan pelaku usaha pangan lokal, pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok dan memastikan distribusi pangan yang adil.
“Langkah ini bertujuan menstabilkan harga pasar dan menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan,” jelasnya.
Selanjutnya pengembangan UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif dengan pendekatan Hexa Helix, atau melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, dan sektor keuangan, untuk mendorong terciptanya ekosistem wirausaha yang inklusif, terutama bagi penyandang disabilitas dan kelompok marginal.
“Kami menargetkan lebih banyak pelaku usaha naik kelas, produk lokal yang lebih kompetitif, dan terbentuknya ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan,” tegas Nasri.
Ia berharap, melalui pelaksanaan kelima program strategis ini, ada perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dalam aspek pelayanan publik, transparansi pemerintahan, maupun penguatan ekonomi lokal.
“Dengan kerja keras, integritas, dan kolaborasi semua pihak, kami yakin Program 100 Hari Kerja ini akan menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan Ternate sebagai kota yang tangguh, adil, dan mandiri,” pungkasnya.
