Halmaheranesia – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal sembilan program prioritas yang pernah ia gaungkan saat masa kampanye.
Hal ini disampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat Maluku Utara yang berlangsung pada Kamis, 26 Juni 2025 di Kota Ternate.
Sherly menyampaikan, program-program ini adalah janji politik yang secara bertahap mulai direalisasikan. Ia menyebutkan Partai Demokrat juga akan turut berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.
“Sembilan program yang menjadi dasar sekaligus janji politik, perlahan akan kami realisasikan. Program dasar rakyat ini juga ikut didorong oleh Partai Demokrat untuk dikawal bersama,” ujarnya.
Menurut Sherly, dua dari sembilan program itu telah dituntaskan dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya, yaitu sektor pendidikan dan kesehatan.
“Dua program sudah kami tuntaskan dalam 100 hari kerja, yakni pendidikan dan kesehatan. Namun, disadari bahwa gratis saja tidak cukup. Harus didasari dengan akses yang mudah dan SDM yang mumpuni,” tegas Sherly.
Ia juga menyatakan, keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, partai-partai pendukung, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Untuk bisa menyelaraskan program pemerintah, dibutuhkan dukungan penuh dari partai koalisi dan OPD di Maluku Utara,” katanya.
Sherly juga menyoroti kondisi infrastruktur di Maluku Utara yang menurutnya masih menjadi tantangan terbesar, mengingat karakteristik wilayah yang berupa kepulauan.
Ia pun berharap dukungan dari pemerintah pusat, khususnya dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga sebagai Mentri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI.
“Sebagai wilayah kepulauan, permasalahan terbesar saat ini adalah infrastruktur. Kami juga berharap besar dukungan pemerintah pusat, terutama Mas Ketum AHY agar Maluku Utara juga menjadi perhatian khusus,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, dari hasil inventarisasi, kebutuhan anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan di Maluku Utara sangat besar.
“Kita sudah hitung, untuk jalan kabupaten/kota membutuhkan biaya sekitar Rp 8 triliun dan jalan nasional Rp 10 triliun. Kami berharap masalah ini bisa selesai dalam waktu lima tahun,” ujar Sherly.
Menurutnya, hingga kini masih terdapat sekitar 1.500 kilometer jalan di Maluku Utara yang belum terkoneksi. Karena itu, perhatian dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan mendasar rakyat.
“Seperti pesan Presiden RI Prabowo Subianto, bahwa kerja pemerintah daerah dan pusat harus selalu terkoneksi, saling mendukung dan memberi bantuan agar masalah-masalah rakyat dapat diatasi,” terangnya.
Di akhir sambutannya, Sherly juga menyinggung kontribusi besar Maluku Utara terhadap perekonomian nasional, terutama dari sektor pertambangan nikel.
“Provinsi ini tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi terbaik pertama di Indonesia tahun 2025. Selain itu, sumbangsih nikel ke negara sebesar 50 persen dan ke dunia sebesar 20 persen. Sehingga ini menjadi catatan pemerintah pusat untuk memberi perhatian khusus,” pungkasnya.
