Pemkot Tidore Berlakukan Layanan Berbasis Digital di Pelabuhan

Halmaheranesia – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan secara resmi meluncurkan transaksi non tunai (e-money) untuk mengoptimalkan digitalisasi layanan publik di kawasan Pelabuhan Rum.

Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, mengatakan pemerintah daerah akan terus berupaya mengoptimalkan digitalisasi layanan publik, khususnya di sektor retribusi.

Ia menegaskan, kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tapi harus konsisten dan terus berupaya mengembangkannya sehingga memudahkan masyarakat pada saat keluar masuk di area pelabuhan.

“Kami akan berkomitmen tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sektor, salah satunya sektor penarikan retribusi berbasis digital, baik di pelabuhan, pasar maupun tempat wisata,” ungkapnya.

“Saya mengapresiasi Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore, yang melahirkan inovasi dan kreatif yang sangat luar biasa. Bagi saya ini salah satu program yang luar biasa,,” sambung Muhammad Sinen.

Ia juga menginstruksikan kepada seluruh ASN/PPPK/Non ASN di lngkup Pemerintah Kota Tidore agar wajib memiliki kartu non tunai, sehingga semua dapat terlayani dengan cepat dan mudah.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, Marsaid Idris, menjelaskan pada tahap awal, pembayaran non tunai telah diterapkan di empat titik retribusi, di antaranya pintu masuk pelabuhan speedboat, pelabuhan motor kayu, tempat penitipan kendaraan, dan tempat parkir tetap.

“Sehingga masih ada 26 titik pungutan retribusi lainnya yang saat ini masih dilakukan secara tunai, seperti di Pelabuhan Sarimalaha, Loleo, dan Ferry Galala. Kami berupaya untuk terus memperluas penggunaan sistem digital ke seluruh titik tersebut,” pungkasnya.