Program MBG di Ternate Jatuh Korban, Perlu Evaluasi Besar-besaran

Halmaheranesia – DPRD Kota Ternate menilai program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kota Ternate perlu mendapat perhatian serius dan evaluasi secara besar-besaran.

Hal itu karena beberapa waktu lalu ada temuan ulat dalam MBG maupun keracunan pada siswa di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Sebelumnya, sebanyak 17 siswa SMK Negeri 5 Kota Ternate diduga mengalami keracunan MBG pada Selasa, 22 Juli 2025 lalu. Usai mengkonsumsi, mereka kemudian mengeluh sakit perut, pusing, muntah hingga kesakitan saat buang air besar. Sehingga tujuh siswa di antaranya sempat dirawat di rumah sakit.

Setelahnya, peristiwa baru pun terjadi. Siswa dan guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Kota Ternate, Maluku Utara, dibuat heboh dengan adanya temuan belatung hidup pada sajian MBG yang dibagikan pada Selasa, 29 Juli 2025.

Sejumlah siswa kelas IX di sekolah tersebut langsung membuat video temuan itu, kemudian disebarkan ke sosial media. Dalam video berdurasi 29 detik tersebut, terlihat kehebohan sejumlah siswa sedang mengorek seekor belatung hidup di dalam wadah MBG yang sebagiannya telah disantap.

Anggota DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif, mengatakan dalam proses MBG, ada badan yang memiliki otonomisasi untuk melakukan kroscek terhadap pihak ketiga atau vendor yang mengelola kegiatan tersebut. Bahkan ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sebenarnya harus diperiksa secara menyeluruh.

“Istilahnya higienitas makanannya diperiksa semua dan ada klasifikasi standar rekomendasi makanan yang benar-benar bergizi,” ucap Nurlela, Senin, 4 Agustus 2025.

Nurlela menambahkan, kecurigan mereka kemungkinan pihak ketiga yang mengerjakan itu terlalu mementingkan kuantitas tanpa mempertimbangkan kualitas makanannya. Sehingga pihaknya menegaskan pentingnya mengedepankan profesionalitas.

“Jangan karena jumlah makanannya banyak, lalu mengurangi kualitasnya, itu yang seharusnya dijaga dari fungsi pengawasannya,” kata Nurlela.

Menurutnya, temuan belatung dan keracunan siswa dalam MBG tersebut seharusnya sudah ada proses evaluasi yang serius. Kemudian peran Dinas Kesehatan Kota Ternate, meskipun badan gizi adalah lembaga otonom, tapi harus ada kewenangan atau intervensi mereka dalam melakukan validasi.

“Kami meminta karena ini sangat sensitif dan menjadi program prioritas pemerintah pusat, pihak yang mengerjakan ini harus ada penegasan keras untuk aspek kualitas dan gizi makanannya,” jelasnya.

Ia mengaku, mereka sudah berkoordinasi sebelumnya, sehingga dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan badan gizi, untuk mempertanyakan bagaimana peran badan gizi, serta meminta klarifikasi serta penjelasan mengapa hal itu bisa terjadi.

“Kami akan meminta kronologisnya secara detail, mekanisme di lapangannya bagaimana, siapa yang masak, siapa yang distribusi, bagaimana jenis-jenis menunya, kenapa bisa ada ulat dan keracunan, itu semua akan dievaluasi, baru kita berikan rekomendasi, paling tidak ada langkah pengawasan dan ikhtiar yang kami lakukan,” pungkasnya.

_______

Reporter: Andri R. Mansur