Halmaheranesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara tetap menunjukkan sikap optimistis dalam menghadapi tekanan fiskal pada tahun anggaran 2026. Meski pendapatan daerah diproyeksikan mengalami penurunan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mencatatkan peningkatan signifikan.
Dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) 2026, pendapatan daerah Maluku Utara diproyeksikan sebesar Rp 3,16 triliun. Angka ini menurun 8,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, PAD justru tumbuh sebesar 23,12 persen dan menyumbang hingga 34 persen dari total pendapatan daerah.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menjelaskan bahwa penurunan pendapatan daerah terutama disebabkan oleh berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang hingga kini belum sepenuhnya disalurkan.
“Akibatnya, belanja bagi hasil ke kabupaten/kota hanya dapat dialokasikan sekitar 63 persen,” kata Sherly dalam penyampaian KUA–PPAS di hadapan DPRD.
Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 3,17 triliun atau turun 6,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Defisit sebesar Rp 15 miliar akan ditutupi melalui skema pembiayaan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sherly juga memaparkan enam prioritas pembangunan Maluku Utara tahun 2026.
Enam prioritas itu meliputi, penguatan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan, transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi inklusif, pengembangan wilayah dan infrastruktur dasar, reformasi birokrasi dan inovasi daerah, ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana, penguatan budaya dan harmoni sosial.
Ia berharap, dokumen KUA–PPAS 2026 dapat segera dibahas dan disepakati bersama DPRD agar proses penyusunan RAPBD berjalan tepat waktu dan sesuai arah pembangunan daerah.
“Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan RAPBD 2026 agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
