Halmaheranesia – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, memimpin rapat percepatan operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Ruang Rapat Bidadari, Sofifi, Rabu, 13 Agustus 2025.
Rapat ini sebagai tindak lanjut dari konsolidasi nasional bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan, Zulkifli Hasan, di Bali pada 8 Agustus 2025 lalu.
Pembentukan Satgas KDMP Malut telah ditetapkan melalui SK Gubernur Nomor 336/KPTS/MU/2025 tertanggal 28 Mei 2025.
Sarbin mengatakan, pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya memperkuat kelembagaan, meningkatkan jumlah sumber daya manusia, serta melakukan digitalisasi pengelolaan koperasi untuk menciptakan sistem yang lebih modern dan efisien.
“KDMP bukan sekadar memotong jalur distribusi, tetapi juga menjadi penyalur utama kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Sarbin.
Sarbin menegaskan pentingnya langkah mitigasi sambil menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
“Kita harus bekerja sebagai satu tim untuk menyukseskan program ini demi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,” ujarnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malut, Dwi Putra Indrawan, menyatakan bahwa program KDMP sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mencakup sektor sembako, apotek, logistik, cold storage, dan pergudangan.
“Koperasi juga memiliki peran strategis sebagai off taker bagi produk pertanian dan peternakan, sebagaimana telah diterapkan di beberapa daerah di Jawa,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Satgas KDMP Malut, Wa Zaharia, mengungkapkan seluruh KDMP di Maluku Utara telah terbentuk, terdiri dari 118 koperasi kelurahan dan 1.067 koperasi desa, dengan total 2.543 koperasi.
“Namun, hingga saat ini baru enam koperasi yang aktif, tersebar di Halmahera Tengah, Halmahera Utara, dan Kota Ternate. Koperasi Wairoro disebut sebagai yang paling lengkap karena mendapatkan dukungan dari Pertamina dan Bulog,” pungkasnya.
