GKR Jadi Polemik, Malut United Bakal Cari Kandang Baru

Halmaheranesia – Wakil Manajer Malut United, Asghar Saleh, angkat bicara terkait polemik status stadion Gelora Kie Raha (GKR), yang melibatkan Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Kedua daerah ini saling klaim di sejumlah pemberitaan terkait status kepemilikan Stadion Gelora Kie Raha.

Asghar menjelaskan, saat membuat Nota Kesepahaman (MoU) untuk kepentingan renovasi tahun 2024, status GKR adalah milik Pemerintah Kota Ternate sebagaimana penjelasan yang didapat PT. Malut Maju Sejahtera (MMS).

“Kita lakukan renovasi karena GKR diklaim sebagai aset Pemkot Ternate. Kita berani keluarkan dana besar karena ada penjelasan Pemkot dan semua di atur dalam MoU. Soal belum adanya sertifikat kepemilikan, seharusnya jadi kewenangan Pemkot karena ini aset mereka,” jelas Asghar.

Ia menambahkan, semua biaya renovasi murni menggunakan dana PT. MMS. Tak ada sepeserpun dana pemerintah yang digunakan.

“Tujuan kita renovasi adalah untuk bermain di Ternate. Kita ingin Malut United pulang ke rumahnya di Maluku Utara. Sejak awal kan tim ini dibentuk untuk membahagiakan warga yang butuh tontonan sepak bola. Biar Malut United jadi kebanggaan,” tambahnya.

Malut United juga memiliki visi dan rencana besar untuk membangun sepak bola di level usia dini. Saat ini Training Ground sedang dibangun. Sudah 90 persen proses kerja sama dengan Benfica Portugal yang merupakan akademi sepak bola nomor satu di dunia. Tahun depan mulai berjalan akademi Malut United yang berusia 8-12 tahun.

“Prioritas kita ke anak yatim piatu dan mereka yang tidak mampu. Targetnya harus ada anak Maluku Utara yang bermain di kompetisi Eropa. Jadi bukan cuma tentang Liga 1. Ini tentang sepakbola yang bersaing di level dunia,” papar Asghar.

Ia mengaku, dulu aset ini tidak terurus. Penuh semak belukar. Rumputnya seperti kubangan kalo hujan. Tribunnya mau roboh. Tak ada satu pihakpun yang mengklaim ini miliknya.

“Mengapa setelah kami bangun, jadi bagus dan digunakan tiba-tiba jadi masalah? Kemana mereka selama ini yang hari ini menyulut polemik,” tegasnya.

Di level nasional, stadion GKR hasil renovasi selalu dipuji publik sepak bola tanah air sebagai salah satu stadion dengan kualitas terbaik. Nama Ternate dan Maluku Utara makin naik dan menjadi salah satu destinasi sepak bola nasional.

“Ironisnya, di Ternate, perdebatan soal GKR justru terus dipertanyakan. Kami tak ingin GKR jadi motif politik. Tak ada urusan kami dengan politik. Malut United hanya fokus mengurus sepakbola,” jelasnya.

Soal PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi), kata dia, dokumen ini akan tetap didaftarkan sesuai proses jika status kepemilikan sudah diterbitkan oleh pihak yang berwenang.

“Kita tidak bisa mengurusnya saat ini karena kendala aset,” ungkap Asghar.

Ia menambahkan, saat proses awal MoU, pihaknya ingin GKR segera direnovasi karena Malut United butuh kandang untuk bermain di Liga 1 sejak musim lalu. Renovasinya juga dilakukan secara cepat. Karena itu, ia berharap semua dokumen untuk aspek legal Gelora Kie Raha bisa diselesaikan secepatnya.

Ia juga sangat menyesalkan munculnya polemik yang membawa nama PT. MMS dan Malut United seolah-olah ada unsur kongkalikong dalam proses renovasi.

“Kita sangat rugi kalo berhitung finansial. Tak ada keuntungan apapun sejak Gelora selesai direnovasi. Main di Ternate juga butuh biaya yang sangat besar. Tapi kita memilih bermain di sini karena ingin daerah ini punya kebanggaan bersama,” tegasnya.

Sejak Gelora Kie Raha digunakan, yang muncul selalu polemik yang merugikan Malut United. Tak ada dukungan dari siapapun. Kalau kondisi seperti ini terus berlanjut dan mengganggu kenyamanan tim, opsi keluar dari Ternate adalah pilihan paling rasional.

“Pemain butuh fokus. Tim butuh dukungan tanpa batas. Jika hal seperti tidak ditemukan di Ternate maka untuk apa Malut United ada di sini? Manajemen lagi lakukan evaluasi, bisa jadi kami pindah ke Ambon. Sponsor tim juga saat ini dari Maluku. Soal biaya renovasi yang mencapai puluhan miliar biarlah jadi kerugian kami. Kami pindah karena merasa tak ada dukungan dari pemerintah maupun masyarakat,” pungkas Asghar.