Halmaheranesia – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos mengungkapkan bahwa alokasi transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Provinsi Maluku Utara dan sepuluh kabupaten/kota tahun 2026 diproyeksikan turun drastis.
TKD dipatikan turun menjadi hampir Rp 6 triliun atau sekitar 50 persen dari tahun sebelumnya.
Meski demikian, Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu menegaskan, penurunan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk pesimis.
Ia memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut bersama pemerintah kabupaten/kota tetap mencari solusi strategis melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat.
“Kami datang bukan untuk mengeluh soal angka, tapi untuk mencari jalan keluar bersama,” ujar Sherly Laos, Senin, 6 Oktober 2025.
Sherly menjelaskan, pekan lalu dirinya bersama Bupati Halmahera Selatan Bazzam Kasuba, Bupati Halmahera Utara Piet Babua, dan Wali Kota Ternate Tauhid Soleman melakukan audiensi langsung dengan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Dalam pertemuan itu, para kepala daerah membahas proyeksi penurunan TKD 2026 serta penyusunan strategi fiskal yang lebih adaptif.
“Data menunjukkan total transfer pusat ke Maluku Utara tahun 2026 diproyeksikan turun hampir 50 persen atau sekitar Rp6 triliun. Angka yang besar, tapi bukan akhir dari segalanya,” kata Sherly.
Ia menuturkan, pesan dari Kementerian Keuangan sangat jelas, meski dana transfer ke daerah menurun, namun program-program pusat untuk daerah justru akan meningkat.
“Artinya, bukan dananya yang hilang, tapi pola kerja sama yang berubah. Kita harus lebih adaptif dan kolaboratif,” tegasnya.
Sherly menyampaikan, Dirjen Keuangan Daerah juga menyarankan agar Pemprov Maluku Utara segera melakukan simulasi fiskal untuk menghitung dampak pemotongan transfer serta menyesuaikan perencanaan anggaran 2026 agar tetap realistis namun berpihak pada rakyat.
Menurutnya, tantangan fiskal harus dipandang sebagai undangan untuk berinovasi, bukan alasan untuk saling menyalahkan.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah memperkuat koordinasi, menajamkan perencanaan, dan memperluas ruang kreatif agar daerah tetap bisa melayani rakyat dengan efisien dan bermartabat,” pungkasnya.
