Halmaheranesia – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara mendorong penguatan implementasi program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemerataan akses pendidikan di daerah.
Program ini menjadi salah satu sorotan dalam media briefing rutin “Torang Pe APBN” edisi Oktober 2025 yang digelar di Aula Kanwil DJPb Maluku Utara, Rabu, 29 Oktober 2025.
Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara, Sakop, menjelaskan bahwa saat ini di wilayah Maluku Utara telah berdiri tiga Sekolah Rakyat dengan total 150 siswa dan 42 tenaga pendidik.
Program ini, kata dia, merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor untuk memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat di wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan formal.
Namun, lanjut dia, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan pendanaan, keterbatasan infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih, serta penerimaan masyarakat yang belum merata.
“Sekolah Rakyat adalah inovasi sosial yang perlu dijaga keberlanjutannya. Tantangan terbesar justru pada sisi pendanaan, ketersediaan guru, dan penerimaan sosial. Kami terus mendorong adanya strategi pembiayaan yang berkelanjutan di luar APBN,” kata Sakop.
Menurut dia, untuk menjawab tantangan tersebut, pihaknya merekomendasikan sejumlah langkah, seperti penguatan mekanisme rekrutmen dan retensi guru, perbaikan sanitasi dan penyediaan air bersih di sekolah, evaluasi standar biaya konsumsi siswa, serta strategi komunikasi berbasis komunitas agar masyarakat semakin terlibat dalam pengelolaan sekolah.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dan lembaga sosial dalam menjaga keberlanjutan program ini.
“Peran pemerintah daerah sangat strategis dalam menyiapkan dukungan kebijakan dan infrastruktur agar Sekolah Rakyat tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang menjadi model pendidikan alternatif di Maluku Utara,” tambahnya.
Sementara itu, Local Expert Regional Maluku Utara, Dr. Chairullah Amin dari Universitas Khairun Ternate, menilai Sekolah Rakyat memiliki potensi besar untuk mempersempit kesenjangan pendidikan di daerah.
“Program ini bisa menjadi katalis pemerataan pendidikan, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau layanan formal. Kuncinya ada pada kolaborasi, pendanaan inovatif, dan pelibatan komunitas lokal,” pungkasnya.
