
Halmaheranesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Bank Indonesia menggelar High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD untuk memperkuat pengawasan harga pangan dan mempercepat digitalisasi transaksi daerah jelang Natal dan Tahun Baru.
Gubernur Sherly Tjoanda menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga sekaligus memperluas pembayaran digital di pemerintahan daerah.
“Inti dari pertemuan ini mengendalikan inflasi dan mempercepat digitalisasi, demi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi,” katanya dalam rapat yang berlangsung di Aula Nuku Kantor Gubernur, Selasa, 25 November 2025.
Menyikapi tren kenaikan harga, Gubernur langsung menginstruksikan inspeksi pasar serta pemantauan stok pangan secara real time oleh OPD teknis.
Ia juga menegaskan pentingnya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi PAD melalui kanal non-tunai. Ia meminta konsolidasi TPID–TP2DD terus dijaga agar akhir 2025 ditutup dengan stabilitas harga terjaga, sehingga masyarakat dapat menikmati Natal dan Tahun Baru dengan aman dan nyaman.
Sementara itu, Kepala BI Maluku Utara, Dwi Indrawan, menyebutkan komoditas pangan seperti beras, gula, daging ayam, ikan, dan barito masih menjadi sumber utama tekanan harga karena ketergantungan pasokan dari luar daerah.
“Kita berharap pertemuan ini bagian dari komitmen pemerintah daerah dan BI untuk menjaga inflasi terkendali sekaligus mempercepat transformasi digital layanan publik di Maluku Utara,” pungkasnya.