Pemprov Malut Dorong Pemberdayaan Masyarakat Lewat Revisi RKTP

Halmaheranesia – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menegaskan bahwa revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) 2015–2034 menjadi strategi utama dalam memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan.

Pernyataan ini disampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Revisi RKTP di Gamalama Ballroom Hotel Bella, Ternate, Kamis, 27 November 2025.

Ia menyoroti potensi lahan seluas 252.813 hektare yang dialokasikan untuk 41 ribu kepala keluarga, namun pemberdayaan penerima manfaat belum optimal. Salah satu fokusnya adalah sektor pertanian, terutama produksi kelapa yang saat ini baru sekitar 158 ribu butir, jauh dari potensi ideal lebih dari satu juta butir per tahun.

Menurut dia, pemerintah daerah menyiapkan anggaran Rp 4 miliar per tahun untuk menyalurkan minimal 100 ribu paket bantuan, diharapkan mendorong produksi kelapa hingga 1,2 juta butir per tahun.

Ia menjelaskan, Revisi RKTP juga diarahkan pada optimalisasi ruang untuk perumahan, komunitas, dan perkebunan berkelanjutan, serta penguatan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan hutan sosial.

Sherly menekankan bahwa rumusan FGD harus diterjemahkan dalam program nyata di lapangan, agar pemanfaatan lahan dan sumber daya alam dapat memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.

Diketehui, FGD ini diikuti sekitar 80 peserta, termasuk pejabat kementerian, akademisi, LSM, dan komunitas lokal.