Pemprov Malut Sosialisasi e-Katalog Versi 6 untuk Efektivitas Pengadaan 2026

Halmaheranesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi mendorong percepatan transformasi digital dalam sistem pengadaan barang dan jasa dengan meluncurkan implementasi e-katalog dari versi 5 ke versi 6 untuk persiapan tahun 2026.

Pelucuran ini melalui sosialisasi program yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku Utara selama dua hari 12-13 di Hotel Bela.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, perwakilan LKPP RI, serta ratusan pelaku usaha dan penyedia jasa dari berbagai sektor.

Gubernur Sherly Tjoanda mengatakan percepatan transformasi digital di sektor pengadaan bagian dari langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola belanja pemerintah agar lebih cepat, mudah, dan terukur.

“Percepatan transformasi digital ini untuk mempermudah proses pengadaan, memperluas akses pelaku usaha, serta memastikan belanja pemerintah berjalan lebih efektif dan terukur,” tegas Sherly.

Ia meminta seluruh instansi menugaskan operator khusus yang bertugas mendampingi pelaku usaha agar dapat menyesuaikan diri dengan sistem e-katalog versi terbaru.

“Pastikan ada staf operator yang ikut. Jadi nanti pelaku usaha baru bisa kita training sendiri,” ujarnya.

Ia menambahkan, penggunaan e-katalog tidak hanya berlaku pada bidang konstruksi. Namun, kedepan, sistem digital tersebut akan diperluas ke sektor pariwisata, termasuk layanan kuliner, katering, hingga jasa tari.

“Untuk pariwisata pun, seperti katering, kue-kue, sampai tarian, sebisa mungkin kita menggunakan e-katalog. Semua toko bahan bangunan di Maluku Utara juga akan kita edukasi agar menggunakan sistem ini,” tambahnya.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada LKPP atas pendampingan yang diberikan kepada Pemprov Maluku Utara selama proses transformasi digital pengadaan berlangsung.

Kabid Jakon Dinas PUPR Malut, Syaiful Amin, menjelaskan, kegiatan ini mengusung tema “Smart Procurement, Sinergi Transformasi Digital PBJ antara Pemerintah Maluku Utara dan Pelaku Usaha bersama LKPP untuk Meningkatkan Efektivitas Belanja melalui E-Katalog Versi 6.

Syaiful mengatakan, pihaknya menargetkan 100 penyedia untuk mengikuti kegiatan tersebut, namun jumlah peserta yang mendaftar mencapai 148 pelaku usaha.

“Target kami hanya 100 penyedia, tetapi yang terdaftar saat ini sebanyak 148. Kegiatan berlangsung selama dua hari,” jelasnya.

Menurut dia, melalui kerja sama dengan LKPP, Dinas PUPR memberikan bimbingan teknis terkait mekanisme, regulasi, dan pemanfaatan pasar digital dalam sistem e-katalog versi terbaru, agar para pelaku usaha dapat bersaing secara terbuka dan transparan.

Syaiful menegaskan, seluruh pengadaan di lingkungan Dinas PUPR ke depan akan diarahkan menggunakan e-katalog, meskipun saat ini belum sepenuhnya diterapkan untuk seluruh jenis pekerjaan konstruksi.

“Penyedia harus kita beri pemahaman, karena targetnya semua bisa masuk ke sistem ini sehingga perlu pendampingan,” pungkasnya.