Pimpinan DPRD Ternate Apresiasi Aksi DPRM, Laporan Polemik Reses Ditindaklanjuti

Halmaheranesia – Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. Im, memberikan apresiasi kepada massa aksi Dewan Pimpinan Rakyat Moti (DPRM) yang telah menyerahkan berkas laporan dan pengaduan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Ternate.

Penyerahan laporan pengaduan tersebut diterima oleh Ketua BK DPRD Kota Ternate, Mochtar Bian, yang merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor Wali Kota dan DPRD Kota Ternate, pada Rabu kemarin.

Protes DPRM dipicu oleh pelaksanaan agenda reses sejumlah anggota DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan (Dapil) Ternate Selatan – Moti, yang diduga tidak diselenggarakan di lokasi asal konstituennya di Pulau Moti, melainkan digelar di kawasan Kelurahan Toboko.

Rusdi mengatakan, DPRD sebagai lembaga publik selalu terbuka saat aksi protes dan demonstrasi. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan dengan menjunjung asas demokrasi.

“Apalagi menggugat etika anggota DPRD, massa aksi juga harus menyampaikan aspirasi dengan mengedepankan etika,” ucap Rusdi A. Im, Kamis, 1 Oktober 2026.

Terkait tuntutan massa aksi atas dugaan pengalihan lokasi reses yang dinilai melanggar ketentuan dan prinsip dasar pelaksanaan reses, Rusdi menegaskan bahwa ada tahapan atau mekanisme audit laporan internal, audit Inspektorat, hingga Badab Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Seluruh laporan reses anggota dewan di tahun 2026 pada bulan Januari, Mei, dan September, harus memenuhi mekanisme audit internal maupun eksternal. Jika ditemukan unsur pelanggaran, harus mekanismenya diaudit oleh lembaga yang kredibel,” tegasnya.

Pada prinsipnya, kata dia, pihaknya memberikan apresiasi ada warga yang meminta atensi terhadap wilayah kecamatan Moti, agar anggota dewan di dapil turun dan menyerap aspirasi masyarakat.

“Faktanya kegiatan reses di Moti selama tahun anggaran 2026, tetap dilakukan. Sesuai laporan yang dimasukan, terdapat sejumlah aspirasi warga yang didorong dalam Pokok Pikiran (Pokir) DPRD,” katanya.

“Sebagai lembaga publik, kami senang jika ada fungsi kontrol masyarakat terhadap kelembagaan DPRD, ini baru namanya saling mengawasi demi kebaikan bersama,” pungkasnya.