15
Oktober
2026
Kamis - : WIB

Dinkes Morotai dan Puskesmas Dievaluasi, Masalah Nakes hingga Pelayanan Jadi Sorotan

Risaldi S.
Oktober 14, 2026 pada Kabar Daerah
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, mengelar rapat kerja dan evaluasi pelayanan kesehatan. Foto (Istimewa)

Halmaheranesia — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Maluku Utara, menjadwalkan rapat kerja dan evaluasi pelayanan kesehatan setiap bulan dengan melibatkan bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), kepala dinas kesehatan, serta seluruh kepala puskesmas.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus mengidentifikasi dan menindaklanjuti berbagai kendala yang dihadapi puskesmas, mulai dari kekurangan tenaga medis dan pegawai hingga ketersediaan obat-obatan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, mengatakan rapat kerja tersebut menjadi wadah koordinasi antara pimpinan daerah, Dinas Kesehatan, dan seluruh kepala puskesmas untuk membahas persoalan pelayanan kesehatan secara langsung.

“Rapat kerja ini melibatkan seluruh kepala puskesmas dan Dinas Kesehatan agar koordinasi dapat berjalan dengan baik. Jika ada permasalahan di puskesmas, kita bisa membahasnya bersama, melakukan evaluasi, kemudian menindaklanjutinya,” ujar Umar Ali, Selasa, 13 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, dalam rapat kerja perdana, pembahasan masih difokuskan pada persoalan kepegawaian, kebutuhan tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan, serta berbagai kebutuhan lainnya yang menunjang pelayanan di puskesmas.

“Kalau kita tidak melaksanakan rapat kerja seperti ini, kita tidak bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh. Kita tidak hanya mendengar laporan dari satu pihak, tetapi juga mendengar langsung penjelasan kepala puskesmas dan pegawai yang bertugas di masing-masing wilayah,” jelasnya.

Ia menambahkan, persoalan kekurangan dokter, keterbatasan pegawai, hingga kebutuhan obat-obatan perlu mendapat perhatian serius. Karena itu, pemerintah daerah ingin memastikan setiap kendala yang dihadapi fasilitas pelayanan kesehatan dapat diketahui dan dicarikan solusi.

“Evaluasi rutin ini dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat pelayanan kesehatan serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan mendapat perhatian pemerintah daerah,” tandasnya.

Disalin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

by halmaheranesia
MENU
close