
Halmaheranesia – Aliansi BEM se-Kota Ternate dan Aliansi Mahasiswa Maluku Utara (AMMU) menggelar aksi di depan kantor DPRD dan kantor wali kota Ternate pada Senin, 24 Februari 2025. Aksi bertema “Indonesia Gelap” ini menyuarakan sejumlah persoalan.
Koordinator aksi BEM se-Kota Ternate, Fatahuddin Hadi, mengatakan berbagai masalah seperti kelangkaan gas, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), revisi UU Minerba, APBN untuk Danantara, dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang eksploitatif, tunjangan kinerja dosen, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah bukti ketidakadilan kebijakan pemerintah.
“Masalah yang sudah saya sebutkan itu merupakan siasat pemerintah untuk komersialisasi dan liberalisasi berbagai sektor dengan mengotak-atik undang-undang untuk kepentingan mereka dan oligarki,” ucap Fatahuddin.
Menurutnya, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang melahirkan efesiensi (pemangkasan) anggaran di sektor pendidikan, mulai dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) sebesar Rp 14,3 triliun, dari total pagu anggaran sebesar Rp 56,6 triliun.
“Itu bukan sekadar angka, nominal ini jelas fantastis dampaknya terhadap perguruan tinggi. Selain itu, efesiensi anggaran juga dialami oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan, sehingga tingkat SD, SMP, SMA, juga merasakan dampaknya,” jelasnya.
Selain itu, lanjut dia, adanya efesiensi di 63 kementrian atau lembaga disinyalir kuat untuk investasi negara. Revisi UU BUMN untuk kepentingan alokasi APBN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) adalah sinyal kuat negara dan oligarki saling bagi komisi.
“Dengan dibentuknya Danantara, negara lebih leluasa menginvestasikan APBN tanpa ada kontrol dari lembaga macam BPK dan KPK, karena hak dan kewenangannya dibatasi dalam revisi UU BUMN,” pungkasnya.
Aksi mahasiswa ini berlangsung sampai pukul 18.00 WIT. Massa dikawal ketat pihak kepolisian dan Satpol PP.
____
Reporter: Andri R. Mansur