DPRD Maluku Utara Minta Penjelasan soal Dampak Efisiensi Anggaran

Halmaheranesia – DPRD Provinsi Maluku Utara meminta penjelasan atas dampak dari efisiensi anggaran sebesar Rp160 miliar sebagaimana yang dituturkan oleh Gubernur Sherly Tjoanda saat berkonsultasi ke Ditjen Keuangan Daerah pada 17 Maret 2025.

Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Farida Djama, mengatakan Pemprov harusnya menjelaskan perubahan-perubahan ataupun kegiatan yang terkena dampak dari rencana efisiensi tersebut.

“Sekarang belum dijelaskan, DPRD belum tau apa-apa,” kata Farida, Kamis, 20 Maret 2025.

Ketua fraksi partai Golkar ini menegaskan, Pemprov harus hati-hati terhadap anggaran yang dipangkas untuk efisiensi, dan hal itu harus diketahui oleh DPRD.

“Dana Rp160 miliar yang di potong itu jelas dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dan lain-lain, yang tadinya adalah pendapatan daerah tapi sudah tidak masuk lagi atau di-delate (hapus) jadi tetap saja dana itu ada di pusat,” jelasnya.