Halmaheranesia – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, meninjau tiga lokasi terdampak longsor di Kecamatan Ternate Selatan sebagai langkah awal dalam percepatan penanganan pascabencana, Rabu, 25 Juni 2025,
Kunjungan ini dilakukan menyusul hujan deras yang melanda Kota Ternate pada Sabtu, 21 Juni 2025 lalu dan memicu tanah longsor di sejumlah titik rawan di wilayah tersebut.
Peninjauan dimulai dari lokasi longsor di depan Benteng Kota Janji, tepatnya di sisi timur Jalan Santo Pedro, sebelah utara Florida Resto Ternate. Gubernur kemudian melanjutkan ke Kelurahan Sasa, di mana satu rumah warga di bantaran sungai RT 01 RW 01 mengalami kerusakan akibat tanah longsor. Lokasi ketiga yang dikunjungi adalah wilayah terdampak di kawasan Perumahan Ngade.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Sherly didampingi oleh Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir, Kepala BPBD Fehby Alting, Plt. Kepala Dinas Pertanian Anwar Husen, Kepala Disperkim Musyrifah Alhadar, Kepala Dinas Sosial Zen Kasim, serta perwakilan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara.
Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan teknis di lapangan, terdapat sejumlah titik longsor di wilayah Ternate Selatan. Namun, tiga lokasi yakni Ngade (Benteng Kota Janji), Sasa, dan Ngade dikategorikan sebagai zona kritis dan menjadi prioritas utama penanganan pemerintah provinsi.
“Dari hasil koordinasi di lapangan, tiga lokasi ini berada di zona rawan dan harus segera ditangani. Pemerintah akan mulai melakukan penanganan minggu depan,” tegas Gubernur Sherly.
Ia juga menekankan pentingnya penanganan cepat dan terpadu untuk mencegah potensi longsor susulan, terutama jika curah hujan tinggi kembali terjadi dalam waktu dekat.
Selain meninjau kondisi fisik di lapangan, Gubernur juga berdiskusi langsung dengan warga terdampak serta tim teknis dari BPJN dan BPBD. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah provinsi dalam merespons bencana ini.
“Kami ingin masyarakat merasa aman. Penanganan ini tidak bisa ditunda karena menyangkut keselamatan jiwa dan keberlanjutan akses jalan,” ujarnya.
Ia mengaku, Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan terus berkoordinasi dengan instansi teknis terkait untuk memastikan penanganan berlangsung sesuai standar keselamatan dan tepat sasaran.
“Pemantauan berkala juga akan dilakukan untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi yang bisa terjadi kapan saja,” pungkasnya.
