Penanganan Bencana di Malut Butuh Kebijakan dan Dukungan Pusat

Halmaheranesia – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menunjukkan komitmennya dalam penanganan darurat bencana hidrometeorologi yang kerap melanda wilayahnya.

Hal ini disampaikan saat menghadiri rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana bersama Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto di Bela Hotel, Senin, 30 Juni 2025.

Dalam rakor tersebut, hadir pula jajaran BNPB, di antaranya Deputi Penanganan Darurat dan Rehabilitasi-Rekonstruksi, serta sejumlah tenaga ahli. Dari pihak Pemprov Maluku Utara, turut hadir Sekretaris Daerah, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, serta kepala OPD terkait.

Gubernur Sherly meminta dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membantu penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana, khususnya di Ternate dan beberapa kabupaten lain yang terdampak.

“Pemprov telah mengusulkan anggaran penanganan sebesar Rp 1 triliun ke Kementerian PUPR, dengan alokasi Rp 200 miliar khusus untuk Kota Ternate. Kami berharap ini bisa menjadi solusi jangka panjang dan tidak lagi dikerjakan secara spot-spot,” tegas Sherly.

Ia menyebutkan, penanganan jangka panjang yang diusulkan mencakup 22 titik sungai dari Ternate Selatan hingga Ternate Utara, berdasarkan desain teknis dari Balai Wilayah Sungai (BWS), dan akan mulai dikerjakan tahun 2026 melalui skema multiyears.

Tak hanya itu, Sherly juga menyoroti kondisi darurat di Kepulauan Sula dan Halmahera Selatan pasca bencana pada Juni 2025 lalu. Menurutnya, terdapat empat jembatan yang mengalami kerusakan total di dua wilayah tersebut.

“Sudah kami buatkan surat usulan ke BNPB untuk membantu penanganannya. Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 34 miliar,” ungkapnya.

Menanggapi itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan mendukung dan dukungan dan memastikan BNPB siap membantu pemerintah daerah dalam penanganan darurat, terutama jika anggaran daerah sudah tidak mencukupi.

“Jika anggaran provinsi maupun kabupaten/kota tidak tersedia, silakan ajukan ke pusat melalui BNPB,” ujar Suharyanto.

Ia juga memaparkan, selama lima tahun terakhir, bencana hidrometeorologi basah mendominasi kejadian di Maluku Utara dengan total 168 kejadian, meliputi banjir 123, cuaca ekstrem 28, tanah longsor 6, serta gelombang pasang dan abrasi 11.

Tercatat, anggaran Dana Tak Terduga (DTT) Pemprov Maluku Utara tahun 2025 sebesar Rp 45 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 7 miliar telah digunakan, menyisakan Rp 38 miliar untuk sisa tahun berjalan.

Sebagai bentuk dukungan langsung, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik secara simbolis kepada Pemprov Maluku Utara.

Bantuan tersebut meliputi, 500 paket sembako, 500 paket higiene kit, 500 selimut, 500 matras, 500 terpal, 300 paket alat kebersihan, 300 baby kit, 10 unit pompa alkon 6 Hp, 10 tenda pengungsi, 5 tenda keluarga, 5 lampu solar panel, 500 pouch makanan siap saji, 5 set toilet portable, 5 unit tandon air, 500 jas hujan, serta 50 unit senter lapangan.