Halmaheranesia – Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, memberi penjelasan terkait pemberitaan Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, yang tak dilibatkan dalam rapat koordinasi evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Senin, 30 Juni 2025 di kantor Bappelitbangda.
Rizal meluruskan, rapat tersebut adalah agenda internal Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang fokus membahas awal penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2026.
“Rapat tadi ini adalah Banggar-TAPD, dan saya sebagai ketua TAPD. Kepala Badan Keuangan juga hadir lengkap,” jelas Rizal.
Menurut mantan Kepala Bappelitbangda Ternate ini, rapat yang dihadiri oleh seluruh OPD pengelola pendapatan itu bertujuan untuk merumuskan strategi awal penguatan belanja dan rasionalisasi pendapatan daerah jelang pembahasan KUA-PPAS tahun depan.
“Kami mengundang seluruh OPD pengelola pendapatan agar tidak ada kesan pendapatan hanya dihitung sepihak oleh Banggar. Ini koordinasi awal untuk memastikan semua potensi pendapatan terukur,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan, rapat tersebut belum masuk tahap finalisasi. Rencana ke depan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek potensi riil PAD.
“Ini baru tahap koordinasi awal. Saya kasih waktu dua hari ke BP2RD untuk verifikasi lapangan. Setelah itu baru kami bisa matangkan KUA-PPAS 2026,” pungkas Rizal.
Sebelumnya, dalam pemberitaan halmaheranesia, Wakil Wali Kota Nasri Abubakar menyayangkan ketidakterlibatannya dalam rapat tersebut, meski dirinya diketahui juga memimpin tim pengontrol OPD pengelola PAD.
