Halmaheranesia – Sebanyak 19.203 tenaga kerja di Kota Ternate hingga kini masih belum tersentuh program jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal, perlindungan tersebut adalah hak dasar yang dijamin undang-undang.
Hal ini disampaikan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, dalam kegiatan Sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digelar di Royal’s Resto, Selasa, 15 Juni 2025.
Dalam sambutannya, Tauhid menyebutkan, dari total 70.479 tenaga kerja di Ternate, baru 51.276 yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Artinya masih ada 19 ribu lebih yang belum terlindungi. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk kita tuntaskan,” kata Wali Kota.
Ia menegaskan, jaminan sosial tidak hanya penting bagi pekerja formal, tapi juga sangat mendesak bagi para pekerja informal yang hidup dalam risiko tinggi tanpa jaminan keamanan kerja maupun perlindungan sosial.
Wali Kota mengatakan, pihaknya telah mengambil langkah-langkah kebijakan, seperti menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) dan Instruksi Wali Kota untuk memperluas cakupan perlindungan.
Sejumlah kelompok yang telah dijamin, antara lain petugas kebersihan, tukang ojek, sopir angkot, petani, nelayan, RT/RW, hingga warga miskin dalam data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).
Namun demikian, kelompok yang belum tersentuh, khususnya para pekerja harian lepas, buruh informal, hingga pelaku usaha mikro, masih menjadi tantangan besar.
“Komitmen kami jelas. Kami ingin semua pekerja, tanpa terkecuali, bisa merasakan perlindungan jaminan sosial. Tidak boleh ada yang tertinggal,” tegasnya.
Pemerintah kota, lanjut Tauhid, akan terus mendorong kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, pelaku usaha, dan elemen masyarakat agar sisa pekerja yang belum terlindungi bisa masuk dalam program Universal Coverage Jamsostek (UCJ) tahun ini.
“Upaya ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Surat Edaran Mendagri yang mewajibkan daerah memastikan seluruh pekerja mendapatkan hak jaminan sosial,” pungkasnya.
