Halmaheranesia – Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp 35 miliar untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi.
Dana tersebut ditujukan untuk memperkuat produktivitas, meningkatkan kualitas produk unggulan, dan mendorong orientasi ekspor di berbagai daerah, termasuk Maluku Utara yang masuk dalam prioritas nasional.
Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi menyampaikan, dukungan anggaran ini merupakan bagian dari program strategis kementerian dalam mempercepat pertumbuhan kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Saat ini terdapat kurang lebih 619 kawasan transmigrasi. Dari jumlah itu, 153 kawasan sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Maluku Utara menjadi salah satu yang diprioritaskan,” ujar Viva, Selasa, 15 Juli 2025.
Ia menegaskan, dana Rp 35 miliar tersebut masih bersifat awal dan bisa ditambah jika masih belum mencukupi.
“Kalau dana itu masih kurang, nanti akan kami tambah. Apalagi di jajaran kami juga ada beberapa putra daerah Maluku Utara. Ini menjadi tanggung jawab moral mereka untuk membangun kampung halamannya,” tegasnya.
Ia mengku, anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk penguatan ekonomi lokal, mulai dari pengembangan produk seperti kelapa yang kini diarahkan untuk ekspor, hingga pelatihan dan pemberdayaan UMKM di kawasan transmigrasi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe menambahkan, penguatan ekonomi transmigran harus disertai dengan peningkatan kualitas produk melalui proses kurasi yang ketat.
“Kita juga harus mendorong pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana pemasaran yang efisien dan menjangkau pasar yang lebih luas. Pelaku usaha harus mulai menguasai platform digital agar mampu bersaing,” katanya.
“Kami berharap, sosialisasi dan dukungan dana ini dapat menjadi momentum sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat transmigran dalam mengembangkan potensi kawasan,” pungkasnya.
