Halmaheranesia – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efisien, transparan, dan berpihak pada rakyat.
Bima menyoroti paradoks Indonesia yang kaya sumber daya alam, tetapi masih menyimpan pekerjaan rumah pembangunan. Menurutnya, APBD tidak boleh bocor dan harus digunakan untuk pembangunan nyata melalui desentralisasi yang sehat, birokrasi bersih, serta SDM mumpuni.
Ia menekankan perhatian khusus pada Maluku Utara yang mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, namun masih menghadapi tantangan kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Maluku Utara ibarat di simpang jalan antara kemakmuran dan ketimpangan. Hilirisasi nikel harus memberi dampak luas, dan diversifikasi ekonomi wajib dikembangkan,” ujar Bima Arya, dalam FGD terkait Perencanaan dan Penganggaran APBD Perubahan 2025 serta APBD 2026, Senin, 24 Seotember 2025.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly mengakui pertumbuhan ekonomi di daerahnya memang tinggi, bahkan mencapai 32 persen dengan nilai PDRB kuartal II/2025 sekitar Rp 60 triliun. Namun, capaian tersebut belum merata di semua lapisan masyarakat.
“Pertumbuhan itu hanya muncul di atas. Di kawasan industri, kebutuhan pangan bisa mencapai Rp 100 miliar per bulan, tapi masih dipasok dari Manado dan Surabaya. Petani dan nelayan kita belum menikmati peluang itu,” jelas Sherly.
Ia juga menyoroti persoalan tenaga kerja. Dari sekitar 60.000 pekerja di kawasan industri, mayoritas adalah pendatang dari luar Maluku Utara.
“Ini membuat pembangunan belum inklusif. Bahkan, penduduk Halmahera Tengah melonjak dari 38 ribu menjadi 100 ribu orang karena banyak pekerja pendatang mengurus KTP di sini,” tambahnya.
Menurut Sherly, Pemprov Malut tetap menegaskan arah kebijakan APBD yang difokuskan pada swasembada pangan, peningkatan kualitas SDM, dan belanja modal yang produktif. Setelah sukses dengan program pendidikan dan kesehatan gratis, pemerintah kini mendorong putra-putri daerah agar lebih banyak terlibat di sektor industri besar.
“Harapannya, setiap rupiah dari APBD kembali ke masyarakat. Itulah mandat utama pembangunan,” pungkasnya.
