Banyak Pejabat Pemkot Ternate Keluar Daerah, Pembahasan RAPBD Tertunda

Halmaheranesia – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Ternate tahun 2026 kembali tertunda.

Penundaan ini terjadi karena sejumlah kepala dinas (kadis) Pemerintah Kota Ternate sedang berada di luar daerah sehingga rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Ternate tidak dapat dilaksanakan.

Wakil Ketua II DPRD Ternate, Jamian Kolengsusu, menjelaskan bahwa rapat tersebut sebenarnya telah dijadwalkan melalui keputusan Badan Musyawarah (Banmus) dan undangan juga sudah disampaikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Jamian mengatakan, sesuai ketetapan jadwal, sebenarnya hari ini adalah waktu pembahasan atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah OPD terkait.

Namun, lanjut Jamian, ketidakhadiran para pimpinan OPD membuat rapat tidak memenuhi syarat untuk pengambilan keputusan. Beberapa OPD yang sudah dijadwalkan rapat hari ini di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan BPKAD Ternate.

“Keputusan tidak bisa diambil kalau OPD tidak hadir lengkap. Kemarin kita rapat hanya dengan beberapa dinas dan kebanyakan diwakili kabid atau kabag, jadi hasilnya tidak maksimal,” kata Jamian, Kamis, 20 November 2025.

Menurutnya, Banggar masih memerlukan penjelasan detail dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terkait perubahan struktur RAPBD 2026, termasuk adanya pemotongan dan pergeseran anggaran.

“Sehingga itu, kehadiran setiap Kadis sangat diperlukan, mereka harus betul-betul memahami. Tanpa kehadiran pimpinan OPD, pembahasan dinilai tidak dapat berjalan mendalam,” ujarnya.

“Ini pembahasan penting karena menyangkut prioritas anggaran yang berubah. Kita harus tahu apa yang digeser atau dilanggarkan, dan itu harus dijelaskan langsung oleh Kadis,” tegasnya.

Ia menyebutkan, sesuai kesepakatan Banmus, mereka menargetkan tahap finalisasi pertama RAPBD 2026 dapat diselesaikan pada 25 November. Namun karena pembahasannya belum selesai, maka sudah pasti akan tertunda.

Selain itu, kata Jamian, mereka telah memberikan fleksibilitas untuk tetap menjalankan agenda Banggar untuk melakukan rapat bahkan pada hari libur, seperti Sabtu atau Minggu, mengingat waktu yang semakin mepet. Namun pelaksanaan rapat tetap menunggu kelengkapan OPD.

“Rapat tetap kurang ideal kalau hanya dengan perwakilan OPD. Kita butuh kehadiran Kadis, mungkin besok mereka sudah mulai kembali,” tukasnya.

Banggar berencana menjadwalkan kembali rapat bersama TAPD dalam waktu dekat, menyesuaikan ketersediaan para pimpinan dinas agar pembahasan RAPBD 2026 dapat segera dilanjutkan.

______

Reporter: Andri R. Mansur