Halmaheranesia – Pemerintah Kota Ternate menaruh perhatian serius terhadap capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai masih berada di bawah standar pada beberapa sektor.
Hal ini disampaikan Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman, dalam rapat evaluasi bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin, 25 November 2025.
Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marasoly, mewakili wali kota mengungkapkan, dua sektor MCP yang masih lemah adalah pengelolaan pendapatan daerah serta pengelolaan barang milik daerah. Inspektorat diminta segera menuntaskan dokumen yang masih tertunda agar skor MCP Kota Ternate dapat meningkat.
“Dua sektor itu masih di bawah standar. Koordinator Wilayah Timur KPK juga sudah mengingatkan soal ini, sehingga kami minta OPD segera merampungkan dokumen yang dibutuhkan,” ucap Rizal.
Ia menjelaskan, selain persoalan MCP, seluruh OPD ditekankan agar mempercepat penyelesaian program dan kegiatan menjelang akhir 2025. Wali Kota meminta laporan progres secara berkala melalui Bappeda untuk memastikan seluruh target berjalan sesuai rencana.
“Wali Kota menekankan pentingnya setiap pimpinan OPD melakukan review program yang mendekati akhir tahun, memastikan progresnya, dan melapor melalui Bappeda,” katanya.
Ia mengaku, Pemkot menargetkan penguatan integrasi sistem pemerintahan daerah agar pengelolaan program, pengawasan, dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif di tahun mendatang.
“Pembenahan indikator MCP KPK menjadi bagian penting dalam proses tersebut,” ujarnya.
Rizal berharap, dengan percepatan ini seluruh OPD dapat meningkatkan disiplin kerja, memperkuat koordinasi, serta menuntaskan agenda pembangunan 2025 sesuai prioritas daerah.
