
Halmaheranesia – Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Kementerian Hukum dan HAM resmi mengumumkan tiga nama calon Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dari tiga kandidat tersebut, hanya satu nama yang berasal dari birokrasi daerah, yakni Ahmad Purbaya.
Tiga kandidat yang lolos seleksi adalah Yuldi Yusman, Ibnu Ismoyo, dan Ahmad Purbaya. Nama terakhir menjadi sorotan karena rekam jejaknya yang panjang di pemerintahan daerah Maluku Utara. Saat ini, Purbaya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara.
Ahmad Purbaya lahir di Ternate pada 28 Maret 1978, dikenal sebagai birokrat yang telah menempati berbagai posisi strategis. Ia pernah dipercaya sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Halmahera Timur pada 24 September 2024. Meski nama resminya “Purbaja”, dalam kehidupan sehari-hari ia kerap ditulis “Purbaya”.
Purbaya menikah dengan Yanti Thamrin dan dikaruniai tiga anak: Talita Humaira, Khansa Khaila, dan Mikail Ali.
Purbaya menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 Tual dan SMP Negeri 1 Ternate. Ia melanjutkan SMA di Surabaya sebelum mengambil studi S1 Teknik Manajemen Industri di UPN Veteran Jawa Timur. Pendidikan S2 ditempuh di Universitas Bhayangkara Surabaya pada bidang Ilmu Hukum, dan gelar doktor Ilmu Ekonomi diperoleh dari Universitas Brawijaya.
Kariernya dimulai di Pemkab Halmahera Selatan sebagai Kepala Seksi Pembukuan dan Verifikasi, lalu meningkat menjadi Kepala Bidang Anggaran. Ia kemudian menjabat Sekretaris dan Plt Kepala DPKAD sebelum naik ke level provinsi sebagai Kepala Biro Keuangan.
Pada 2018, Purbaya diangkat menjadi Inspektur Provinsi. Dua tahun kemudian ia kembali dipercaya memimpin BPKAD Maluku Utara hingga saat ini.
Selama bertugas, Purbaya dikenal melahirkan sejumlah inovasi pelayanan, di antaranya Samsat Online dan Samsat Terapung. Ia juga aktif sebagai Ketua KBPP Polri Maluku Utara.
Ia telah mengikuti banyak pendidikan kedinasan, termasuk PPRA LXV Lemhannas tahun 2023 serta Diklat PIM tingkat I hingga IV.
Tiga nama yang diajukan Pansel kini menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan siapa yang akan memimpin Direktorat Jenderal Imigrasi dalam periode mendatang.