Halmaheranesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai menerjemahkan komitmen pemerataan pembangunan infrastruktur ke dalam rencana kerja tahun anggaran 2026.
Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe memastikan wilayah-wilayah yang selama ini terputus akses jalan dan jembatan menjadi prioritas utama pembangunan.
Sejumlah kawasan strategis masuk dalam agenda pembangunan, antara lain jalan Trans Kieraha, ruas Payahe–Dahepodo, Saketa–Gane Dalam, Pulau Obi, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, mengatakan tahun 2026 menjadi momentum percepatan pemerataan konektivitas antarwilayah.
Ia menegaskan pembangunan infrastruktur dasar tidak lagi terpusat di kawasan perkotaan atau industri semata.
“Ada wilayah yang selama ini terlupakan, khususnya Bacan Timur, dan mulai ditangani pada tahun 2026,” ujar Risman, Sabtu, 22 November 2025.
Menurut dia, untuk Pulau Bacan, Pemprov Malut mengalokasikan anggaran sekitar Rp 40 miliar. Dana tersebut difokuskan pada peningkatan jalan dan pembangunan jembatan, terutama di ruas Songa–Wayatim yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat Bacan Timur.
Beberapa pekerjaan yang direncanakan antara lain pemeliharaan rutin jalan di Halmahera Selatan sepanjang hampir dua kilometer dengan nilai sekitar Rp 1,47 miliar, serta pembangunan Jembatan Labuha–Sowado–Laniutan dengan anggaran sekitar Rp 4,14 miliar.
Selain itu, sejumlah jembatan vital juga akan dibangun, di antaranya Jembatan Tomama di ruas Songa–Wayatim senilai lebih dari Rp 3,26 miliar, Jembatan Ake Bibinol sepanjang 30 meter dengan anggaran sekitar Rp 7,26 miliar, serta Jembatan Ake Rair sepanjang 80 meter dengan nilai lebih dari Rp 15,7 miliar.
Sementara Jembatan Ake Mou akan dibangun dengan anggaran sekitar Rp 7,26 miliar.
Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, Pemprov Malut juga mengalokasikan sekitar Rp 930 juta untuk penyusunan dokumen lingkungan jaringan jalan di Pulau Bacan.
Risman menegaskan, Pulau Bacan hanya satu bagian dari program besar pemerataan infrastruktur tahun 2026. Proyek strategis lain disiapkan untuk membuka keterisolasian wilayah.
Jalan Trans Kieraha terus dikebut untuk memperkuat konektivitas antarkabupaten. Ruas Payahe–Dahepodo dan Saketa–Gane Dalam disiapkan sebagai jalur penghubung penting dari wilayah selatan ke pusat provinsi.
Di Pulau Obi, peningkatan jalan desa menjadi prioritas seiring meningkatnya aktivitas industri, sementara Halmahera Barat dan Halmahera Utara mendapat alokasi khusus untuk penanganan jalan rusak berat.
“Instruksi Ibu Gubernur jelas, tidak boleh ada wilayah yang dibiarkan tertinggal,” pungkas Risman.
