Prodi Ilmu Sosiologi UMMU Gelar Kuliah Tamu, Bicara Pembangunan Maluku Utara

Halmaheranesia – Program Studi Ilmu Sosiologi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) menggelar kuliah tamu bertajuk “Problem Pembangunan (Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur Maluku Utara)” pada Selasa, 30 Desember 2025.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kedai Mambo, Kelurahan Sasa ini menghadirkan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Muksin Amrin, sebagai pembicara.

Dosen Ilmu Sosiologi UMMU, Yahya Alhadad, S.Sos., M.Si, menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan kuliah tamu ini agar mahasiswa mampu mengimplementasikan teori yang didapatkan dalam proses perkuliahan.

“Targetnya adalah bagaimana mahasiswa bisa memahami fungsi legislasi. Maksimalnya mampu menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sistem pemerintahan kita,” ungkapnya.

Yahya menekankan, problem pembangunan yang diangkat dalam tema merupakan wujud masifnya isu pertambangan dan kerusakan ekologis yang terjadi di Maluku Utara. Ia juga turut menpertanyakan penggunaan anggaran APBD dipakai untuk keperluan masyarakat atau bukan.

“Di tengah kasus pertambangan yang saat ini terjadi, serta maraknya isu-isu ekologis, keberpihakan APBD itu dipakai untuk rakyat atau tidak,” tutur Yahya.

Sementara itu, Muksin Amrin dalam paparannya menyampaikan, program efisiensi dari pemerintah pusat membuat Pemerintah Provinsi Maluku Utara turut melakukan pemangkasan anggaran. Akibat dari pemangkasan membuat menumpuknya persoalan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Pemangkasan anggaran tersebut berdampak pada berbagai program strategis di setiap bidang, seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Hal ini membuat pemerintah harus lebih teliti dalam menyalurkan anggaran.

“Anggaran pendidikan dalam UU itu sebesar 20 persen. Kalau anggaran APBD untuk pendidikan harus sebesar 20 persen, maka tidak ada lagi pembangunan infrastruktur, tidak ada lagi anggaran kesehatan,” terangnya.

Muksin juga menyoroti keterlambatan perealisasian APBD sampai dengan akhir bulan Desember 2025. Menurutnya, akibat dari transisi kepemimpinan dan instruksi efisiensi anggaran secara nasional, total anggaran yang direalisasi pemprov melalui setiap instansi baru mencapai 70 persen dari jumlah pagu APBD.

“Mestinya dalam konteks perelisasian anggaran, minimal perelisasian sudah 90 persen sebelum tahun baru. Minimal realisasi harus sudah diangka 90 persen dari total anggaran Rp 2 triliun lebih,” ucap Muksin.

Ketimpangan infrastruktur dan minimnya sumber daya manusia juga tak luput dari sorotan anggota legislatif dari Fraksi Partai Demokrat itu. Ia menuturkan pembangunan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Maluku Utara masih tertinggal jauh dibanding dengan daerah lainnya.

“Kita belum mampu bersaing dengan daerah-daerah lainnya dalam konteks sumber daya manusia. Ketika penerimaan seleksi pegawai negeri atau yang lainnya misalnya, kebanyakan yang terpilih itu orang luar, bukan orang Maluku Utara,” jelasnya.

______

Reporter: Rifal Hi. Abdullah