Halmaheranesia – Institut Kata Rakyat Maluku Utara menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kota Ternate, Kamis, 24 September 2026.
Aksi tersebut merupakan respons atas konflik saling lapor antarsesama anggota DPRD Ternate yang belakangan menjadi sorotan publik.
Koordinator aksi, Ikhwanul Kiraam J Saleh, mengatakan masih banyak persoalan publik yang belum mampu diselesaikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate.
“Sebagai lembaga yang mewakili masyarakat, DPRD seharusnya tidak sibuk dengan kisruh internal, melainkan fokus pada aspek pengawasan, pelayanan publik, dan kepentingan publik,” ucap Ikhwanul.
Ikhwanul menilai, kisruh internal DPRD Ternate disebut tidak menjadi substansi konflik yang mewakili atau membicarakan kepentingan warga.
Sehingga itu, mereka menuntut agar DPRD lebih fokus pada penataan dan penanganan sistem pengelolaan sampah yang disebut telah menghabiskan anggaran sebesar Rp10 miliar.
Penataan ruas jalan dan penegakan aturan parkir demi mengurai kemacetan, serta mendorong untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
Kemudian masalah akurasi data bantuan sosial, kekurangan infrastruktur jalan tani, masalah irigasi, dan masih banyak masalah lainnya di sektor pertanian.
Selain itu, terkait validasi data kemiskinan agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, penanganan kelangkaan BBM, pengawasan distribusi BBM, serta optimalisasi Plaza Gamalama, yang membutuhkan kejelasan pemanfaatan aset daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Ternate, Amin Subuh, menyatakan bakal menindaklanjuti tuntutan massa aksi. Ia menilai penyampaian itu disebut sangat wajar dan menjadi atensi pihaknya.
“Ya, karena kami menginginkan DPRD ini bisa memberikan sesuatu yang menyentuh ke masyarakat,” katanya.
