PORDI Malut Minta Polres Ternate Tindak Turnamen Domino Tanpa Rekomendasi Organisasi

Halmaheranesia — Ketua Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sinen, meminta Polres Ternate tidak menerbitkan izin turnamen domino yang tidak dilengkapi rekomendasi resmi dari PORDI maupun ORADO.

Permintaan tersebut disampaikan Muhammad Sinen saat mendatangi Polres Ternate pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Ia menegaskan, setiap penyelenggaraan turnamen domino di Kota Ternate perlu berkoordinasi dengan organisasi yang menaungi olahraga tersebut agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Menurutnya, setiap komunitas tetap bisa menggelar turnamen domino. Namun, penyelenggaraannya tidak boleh mengabaikan koordinasi serta persyaratan perizinan yang berlaku di bawah naungan PORDI dan ORADO, terutama untuk turnamen resmi.

“Kalau ada yang meminta izin untuk membuat event domino, harus ada rekomendasi dari PORDI dan ORADO. Kalau tidak ada rekomendasi dari organisasi resmi, kepolisian juga tidak bisa memberikan izin kegiatan,” tegas Ketua PORDI Maluku Utara, Muhammad Sinen.

Ia menjelaskan, perbedaan sistem permainan, termasuk penggunaan hitungan tujuh poin maupun sistem poin di atas 100, bukan menjadi persoalan utama. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah penjelasan penyelenggara serta koordinasi dengan organisasi yang menaungi kegiatan turnamen domino.

Ia juga meminta pihak kepolisian agar tidak sekadar menerima permohonan izin, tetapi memastikan seluruh persyaratan penyelenggaraan telah terpenuhi. Bahkan, kata dia, kegiatan yang berlangsung tanpa rekomendasi resmi wajib ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tadi Ibu Kapolres sudah berkomitmen, kalau ada yang membuat event kemudian tidak ada nama dua organisasi resmi, maka izinnya tidak akan dikeluarkan,” jelasnya.

Ia turut menegaskan bahwa kepengurusan PORDI Kota Ternate telah memiliki ketua definitif, yakni Nasri Abubakar. Komunitas yang ingin menggelar turnamen domino di Ternate wajib melakukan koordinasi dengan organisasi terkait sebelum mengajukan perizinan.

Langkah ini, kata Sinen, merupakan upaya untuk memperjelas tata kelola penyelenggaraan turnamen domino di daerah. Ia berharap kepolisian konsisten menerapkan ketentuan perizinan agar tidak muncul kegiatan yang mengatasnamakan turnamen resmi tanpa melalui mekanisme organisasi.

“Dengan demikian, penyelenggara diharapkan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pertandingan, tetapi juga memastikan aspek koordinasi dan legalitas kegiatan terpenuhi sebelum turnamen digelar,” pungkasnya.