Halmaheranesia — Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, bertemu dengan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, di Pendopo Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Minggu, 1 November 2026.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah program peningkatan infrastruktur jalan untuk memperkuat aksesibilitas dan konektivitas wilayah di Kabupaten Pulau Morotai.

Pertemuan itu turut dihadiri tim BPJN Maluku Utara dan sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sementara dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai hadir Sekretaris Daerah, Muhammad Umar Ali, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), M. Ramlan Drakel.

Salah satu agenda yang dibahas adalah rencana pengaspalan hotmix pada sejumlah ruas jalan di dalam Kota Daruba. Ruas tersebut meliputi jalur dari Lanud Leo Wattimena hingga Samsat Morotai, serta dari kawasan Tugu Pancasila, kawasan pertokoan Gotalamo, hingga Tugu Bintang.

Selain itu, pertemuan tersebut membahas progres pekerjaan peningkatan Jalan Lingkar Morotai yang saat ini masih berlangsung dan hampir rampung. Penyelesaian ruas jalan tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pengembangan wilayah.

Pada 2026, BPJN Maluku Utara juga membangun ruas jalan di kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM), Desa Morodadi, sepanjang 4,3 kilometer. Pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Tahun 2026.

Kepala BPJN Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, menyampaikan bahwa selain menuntaskan pekerjaan yang sedang berjalan, pihaknya juga tengah memproses sejumlah usulan penanganan dan perbaikan badan jalan di wilayah Morotai untuk tahun 2027. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kewenangan pemerintah pusat.

Hal serupa disampaikan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pulau Morotai, M. Ramlan Drakel. Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah mengusulkan sejumlah ruas jalan berstatus jalan kabupaten dan provinsi untuk ditingkatkan menjadi jalan nasional.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong percepatan penyelesaian pembangunan delapan jembatan di sepanjang Jalan Lingkar Morotai.

“Usulan itu diharapkan dapat memperluas dukungan penanganan infrastruktur dari pemerintah pusat, sehingga peningkatan dan perbaikan kondisi jalan di Kabupaten Pulau Morotai dapat dipercepat pada tahun 2027,” ujarnya.

Melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan BPJN Maluku Utara, penanganan infrastruktur jalan diharapkan dapat berjalan lebih optimal, terutama dalam membuka aksesibilitas, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.