Halmaheranesia – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara mulai memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjelang tahun anggaran 2026.
Penguatan tersebut dilakukan melalui pelatihan penyusunan Rencana Anggaran Biaya–Harga Perkiraan Sendiri (RAB–HPS) serta Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengendalian Kontrak ini digelar Bidang Jasa Konstruksi PUPR Malut itu berlangsung di Safirna Hotel, Ternate, Rabu, 19 November 2025.
Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi antara Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Kepala BPKP Perwakilan Maluku Utara Tri Wibowo Aji, yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola pembangunan sektor konstruksi.
Plt Kepala Dinas PUPR Malut, Risman Iriyanto Djafar, mengatakan terdapat dua fokus utama dalam kerja sama tersebut, yakni review program tahun 2026 serta peningkatan kompetensi aparatur dalam pengendalian kontrak.
Menurut Risman, pejabat pembuat komitmen (PPK) harus memiliki tiga kompetensi dasar yang tidak bisa ditawar, yakni pengetahuan, pengalaman, dan sikap (attitude). Ia menilai aspek attitude masih kerap menjadi kelemahan dalam pelaksanaan proyek di lapangan.
“Materi RAB dan HPS sebenarnya sudah ada. Yang menjadi kunci adalah pelaksanaannya. Tertib waktu juga bagian dari attitude,” ujar Risman.
Dari pihak BPKP Maluku Utara, Fakhri Kardina berharap pelatihan tersebut dapat memperkuat kolaborasi antarinstansi sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan pembangunan.
Sementara itu, Yoseph Ricky Cossano menekankan pentingnya integritas dalam proses pengadaan sebagai fondasi utama pembangunan yang akuntabel dan berkelanjutan.
Kepala Bidang Jasa Konstruksi PUPR Malut, Saiful Amin, berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesiapan pejabat teknis dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis pada tahun anggaran 2026.
“Kami siap menyukseskan program pembangunan gubernur dan wakil gubernur,” kata Saiful.
