Halmaheranesia – Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang kembali menempati posisi tertinggi nasional pada triwulan III 2025 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan fundamental daerah.
Bank Indonesia (BI) menegaskan, ketergantungan yang terlalu besar pada sektor pertambangan menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi.
Pesan tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan, pada Pertemuan Tahunan BI (PTBI) 2025 di Bella Hotel Ternate, Selasa, 2 Desember 2025.
Menurut Dwi, pertumbuhan ekonomi Malut yang mencapai 39,10 persen memang mencolok secara nasional, namun sebagian besar ditopang oleh aktivitas industri pengolahan mineral. Kondisi ini membuat struktur ekonomi provinsi rentan terhadap fluktuasi harga global dan dinamika pasar tambang.
“Dominasi tambang memang memberi kontribusi besar, tetapi tidak bisa menjadi tumpuan jangka panjang. Maluku Utara harus mulai membangun mesin pertumbuhan baru,” tegas Dwi.
Ia melihat potensi yang cukup besar di sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata. Dengan karakter wilayah kepulauan, Malut dinilai mampu menjadi pusat ekspor komoditas perikanan bernilai tinggi. Komoditas pertanian seperti pala, cengkeh, dan kelapa juga masih memiliki margin pengembangan yang kuat.
Di sektor pariwisata, BI menilai Malut belum memanfaatkan seluruh kekuatan alam dan budayanya. Karena itu, tahun ini BI menempatkan penguatan destinasi sebagai salah satu prioritas.
Ia mengaku, sejumlah program yang tengah dijalankan antara lain Revitalisasi destinasi Tanjung Rappa Pelangi, pengembangan desa wisata Akebay, peremajaan fasilitas wisata Pantai Kastela, capacity building dan studi banding untuk Dinas Pariwisata se-Malut.
Selain pariwisata, BI juga memperluas intervensi pada sektor pertanian dan perikanan melalui pengembangan klaster binaan, pemberdayaan badan usaha pesantren, forum ekonomi untuk memperluas akses pembiayaan, percepatan penyaluran kredit produktif.
“Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki struktur ekonomi daerah dan menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif,” tegasnya.
Ia juga mengamu, BI mencatat konsumsi masyarakat tetap kuat karena dukungan bantuan sosial serta program Makan Bergizi Gratis di sejumlah sekolah.
Tren positif tersebut, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Malut hingga akhir 2025 berada pada kisaran 26,80–30,80 persen.
Dwi menegaskan, konsolidasi lintas sektor merupakan kunci agar Maluku Utara keluar dari ketergantungan pertambangan dan beralih menuju struktur ekonomi yang lebih tangguh.
“Pertumbuhan hanya akan berkelanjutan jika semua sektor bergerak bersama. Sinergi adalah kunci,” ujarnya.
