Halmaheranesia – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se-Maluku Utara 2025 di Kantor Gubernur, Rabu, 3 Desember 2023.
Sarbin menyebutkan tantangan kemiskinan kini tidak hanya soal pendapatan, tetapi juga kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.
Ia mendorong pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2028 melalui penguatan koordinasi TKPK, pemutakhiran data sosial ekonomi, perlindungan sosial, kolaborasi multipihak, dan evaluasi berkelanjutan.
Ia mencatat angka kemiskinan Malut turun dari 6,32 persen pada Maret 2024 menjadi 5,81 persen pada Maret 2025.
“Capaian ini buah dari kolaborasi dan kerja bersama,” pungkasnya.
